Mataram, (SM).- Para
jurnalis lima kabupaten / Kota se-NTB dibekali pelatihan penguatan konten
pemberitaan tentang tranparansi dan advokasi anggaran di daerah yang
diselenggarakan The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) bekerjasama
dengan Australia-Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) Jawa
Timur. Kegiatan yang dibuka Ketua Bappeda Provinsi NTB, DR H.Rosyadi dipusatkan
di Hotel Lombok Raya - Mataram, Senin-Rabu (19-21 Agustus 2013).
Diklat yang menghadirkan
para jurnalis, baik media elektronik maupun media cetak di lima kabupaten /
Kota se NTB (Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kabupaten Dompu dan
Bima) juga diikuti elemen civil society jaringan Pattiro Cati dan Komunitas
Kampung Media.
Perwakilan AIPD NTB,
Anjakusuma dalam pengantarnya mengatakan, pelatihan ini merupakan satu dari
rangkaian kegiatan kerjasama dua lembaga untuk memperkuat pelaksanaan
desentralisasi di Indonesia.
Kata dia, acara ini sangat
strategis untuk diikuti terutama oleh kalangan jurnalis, LSM, organisasi massa,
dan pemerintah daerah sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang transparansi
pengelolaan anggaran daerah.
“Pelatihan ditangani para
ahli komunikasi massa dan penganggaran publik. Para pakar dan praktisi tersebut
membekali peserta dengan pengetahuan mulai dari prinsip-prinsip pemberitaan
soal anggaran daerah, karakter media massa, hingga teknik penulisan jurnalistik
media elektronik,” jelasnya.
Melalui pelatihan ini,
diharapkan peran media massa/ elektronik dapat membantu mengkritisi pemerintah
daerah dalam mengelola anggaran.
Ketua Bappeda NTB, Rosiadi
dalam sambutannya mengungkapkan, kemampuan
insan media di beberapa kabupaten/kota di NTB masih
kurang dalam menaikkan derajat informasi
biasa menjadi “layak berita”. Isu-isu seputar penganggaran publik belum
mendapatkan pengawalan berkelanjutan. Untuk itu
para pegiat jurnalisme di NTB, masih memerlukan pembekalan dan pelatihan guan
menulis isu-isu anggaran, serta agar memahami peran yang bisa dimainkan dalam
mengawal transparansi dan akuntabilitas di daerah.
“Banyak rekan media yang
tidak paham masalah anggaran, ini satu hal kecil yang perlu mendapat perhatian
khusus dalam rangka mendorong pelaksanaan kepemerintahan yang baik di daerah,”
katanya. (smd)
