Bima, (SM).- Menjelang Pemeriksaan Keuangan oleh Tim Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terhadap kinerja keuangan
Pemerintah Kabupaten Bima tahun anggaran 2012 pada akhir Januari mendatang, Plt
Bupati Bima Drs. H.Syafrudin H.M.Nur, M.Pd memimpin rapat evaluasi persiapan
menghadapi agenda dimaksud.
Evaluasi yang
digelar Kamis (18/1) di aula kantor Bupati Bima, yang menghadirkan
seluruh Kepala SKPD, Kepala Bagian lingkup Setda dan para bendahara masing –
masing SKPD, Plt Bupati mengawalinya dengan melakukan pengecekan satu-persatu
kehadiran para Kepala SKPD dan bendahara.
“Bagi Kepala SKPD
yang bendaharanya belum hadir, silahkan dijemput," kata H. Syafru
(sapaannya) mengawali jalannya evaluasi. Soal rencana pemeriksaan tersebut,
H.Syafru menginstruksikan agar para bendahara pengeluaran dan bendahara
penerimaan memperhatikan administrasi pelaporan.
Bendahara
pengeluaran agar menyiapkan dokumen-dokumen mencakup buku register
SPP/SPM/SPJ/SP2D, buku kas, pajak, buku bank, bukti penyetoran, register SPP,
SMP. SP2D periode tahun 2012.
Dokumen lain yang
perlu bendahara siapkan mencakup, dokumen SPJ kegiatan, kontrak dan dokumen
pendukung oleh masing-masing PPTK. Sementara untuk bendahara penerimaan diminta
untuk mempersiapkan Buku Kas Umum, tanda setoran bank dan laporan SPJ
pendapatan baik fungsional maupun struktural. Sedangkan mengenai bahan
laporan keuangan, "masing-masing SKPD teknis segera menyiapkan laporan
persediaan barang, piutang pajak, piutang pemakaian kekayaan daerah, dana
bergulir, aset yang yang dihibahkan kepada masyarakat, aset yang diserahkan
oleh pemerintah dan sejumlah materi laporan pendukung lainnya," tegas Plt
Bupati.
Kepada pimpinan
SKPD, H.Syafru berharap, agar menggunakan anggaran di masing – masing DPA SKPD
secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Disamping dapat memantau
kegiatan yang dilakukan para bendahara. Begitupula kepada para bendahara di
masing–masing SKPD agar dapat menyelesaikan semua administrasi terkait dengan
SPJ.
Menghadapi sejumlah
agenda pemerintah daerah, pada tahun 2013 kepada seluruh kepala SKPD kiranya
dapat bekerja ekstra dengan sejumlah program dan kegiatan yang telah
dicanangkan agar ke depan dapat keluar dari predikat disclaimer. (ris)
