Bupati Sampaikan LKPJ Tahunan

Bupati Bima H. Ferry Zulkarnaen, ST Rabu kemarin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2011  di hadapan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima dan Kepala SKPD Kabupaten Bima.  

Dalam laporannya, Bupati mengatakan, pada aspek Pengelolaan Pendapatan Daerah, dari 24 SKPD yang memiliki sumber pendapatan daerah, 2 SKPD masih dalam proses penelusuran, yaitu Sekretariat Daerah dan KP2T, sementara berdasarkan komponen pendapatan, yang dapat disampaikan adalah komponen PAD. Sedangkan pendapatan tranfer dan lain-Lain pendapatan yang sah masih dalam proses penelusuran. Adapun total pendapatan dari PAD 22 SKPD yang memiliki sumber pendapatan terealisasi sebesar Rp21.863.555.602,00 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp25.537.220.832,00.

Dari aspek Pengelolaan Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp434.219.563.928,00 dari anggaran sebesar Rp421.864.446.083,16, sementara Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp21.416.357.925,00 dari anggaran Rp22.646.153.232,00, Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp91.228.192.011,00 dari anggaran Rp100.053.528.719,00 dan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp135.485.641.585,00 dari anggaran Rp170.420.185.578,00. Total realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung atau total Belanja APBD tahun 2011 adalah Rp682.349.755.449,00 dari anggaran sebesar Rp714.984.313.612,16 atau mencapai 95,44%.

Selanjutnya, untuk menyampaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, pelaksanaan tugas pembantuan, serta tugas umum pemerintahan. Pada penyelenggaraan urusan pendidikan, perjalanan pembangunan pendidikan telah menghasilkan pencapaian yang membanggakan, seperti yang terlihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai indikator untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan pada kelompok umur tertentu. Sampai dengan tahun 2011, pada tingkat SD sebesar 99,44%, SLTP 88,89% dan SMU 67,77%. Pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan banyaknya anak yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhitungkan umur siswa, pada tingkat SD mencapai 102,86%, SLTP 97,61% dan SMU 70,01%.

Dalam pelaksanaan urusan kesehatan beberapa tahun terakhir, berkat pelaksanaan pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan, daerah kita mengalami peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang menggembirakan, walaupun terdapat indikator kesehatan yang sifatnya fluktuatif, seperti ISPA yang masih menjadi jenis penyakit paling dominan yang dialami oleh masyarakat kita, dimana salah satu penyebabnya adalah kondisi cuaca yang agak ekstrim dalam beberapa waktu ini.

Upaya pembangunan kesehatan didukung oleh tujuh strategi daerah yang mencakup upaya kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi, penanggulangan penyakit, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyediaan perbekalan kesehatan.Dalam hal ini Saya menghimbau kepada seluruh tenaga kesehatan agar berjuang bersama-sama meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bima, bekerja dengan ikhlas demi masyarakat dan jangan banyak mengeluh. Saya mengucapkan terima kasihbahwa semua kegiatan  tahun 2011 berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, baik dari aspek penanganan maupun pencegahan beragam penyakit, sebagaimana yang terlihat pada cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari 1.909 jumlah komplikasi kebidanan yang terjadi, 98,32% dapat tertangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai 88,13% dari 11.028 jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan, cakupan balita bizi buruk yang mendapat perawatan adalah 100% dari 54 kasus, demikian juga pada indikator penanganan DBD dan cakupan kunjungan bayi masing-masing mencapai 100% dan 104%.

Dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana kesehatan telah direalisasikan anggaran sebesar Rp.2,55 Milyar,diantaranya berupa pembangunan puskesmas pembantu dan poskesdes, pengadaan kendaraan roda 2 serta rehabilitasi sedang dan berat puskesmas pembantu. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan juga dilakukan melalui pengadaan alat-alat rumah sakit dan puskesmas perawatan berupa dukungan dana DPPIPyang menyerap anggaran sebesar Rp.4,44 Milyar. Pada kegiatan pelayanan juga direalisasikan anggaran untuk operasional pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas nasional dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.3,39 Milyar, dan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang menyerap anggaran Rp.908 juta.

Sementara di RSUD Bima, guna mendukung kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan untuk Jamkesmas, Jamkesmas NTB dan Askes telah direalisasikan anggaran sebesar Rp.8,55 Milyar, untuk kegiatan pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit direalisasikan anggaran Rp.2,6 milyar, pengadaan obat-obatan Rp.954 juta, serta pada kegiatan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan direalisasikan anggaran Rp.324 juta.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum, terus dilakukan penyediaan sarana dan prasarana umum baik sarana jalan, jembatan, irigasi, maupun penyediaan fasilitas umum lainnya. Pada tahun 2011 program pembangunan dan peningkatan jalan dapat disebutkan, diantaranya peningkatan jalan Kecamatan Donggo dan Madapangga dengan anggaran yang terealisasi Rp.7,78 Milyar, peningkatan jalan Kecamatan Soromandi, Bolo, Woha dan Palibelo dengan anggaran yang terealisasi Rp.4,88 Milyar, peningkatan jalan Kecamatan Belo, Monta, Sape, Wera dan Lambudengan anggaran yang terealisasi Rp.7,33 Milyar dan peningkatan jalan Langgudu dan Lambitu dengan anggaran terealisasi Rp.5,7 Milyar, adapun total anggaran program pembangunan dan peningkatan jalan ini mencapai Rp.27,6 Milyar.

Dalam penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, salah satu upaya yang dijalankan adalah dukungan terhadap program e-KTP, yang merupakan program nasional yang telah dilaksanakan peluncurannya di Kantor Camat Monta pada tanggal 21 Oktober 2011. Sampai dengan saat ini telah terekam dalam e-KTP sebanyak 200.215 jiwa dari 356.685 jumlah penduduk wajib KTP atau mencapai 56 persen, jumlah ini merupakan yang tertinggi dari 4 kabupaten/kota di NTB, adapun sisa masyarakat yang belum melaksanakan pemotretan dan pengambilan sidik jari e-KTP, Pemerintah Daerah akan terus mendorong aparat desa dan kecamatan agar meningkatkan mobilisasi warga.

Pemerintah Daerah dalam hal ini memiliki peran sebagai fasilitator dan dinamisator yang diwujudkan melalui kemitraan intensif dengan pihak keamanan yang ada di wilayah hukum Kabupaten Bima, hal ini diwujudkan diantaranya melalui peningkatan peran Kominda dan anggota Linmas Inti, serta penyediaan anggaran dalam APBD dimana pada tahun 2011 direalisasikan sebesar Rp.779 juta untuk dukungan penyelenggaraan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban.

Kemudian guna memacu semangat juru pungut pajak, maka telah dilakukan pemberian insentif bagi pemerintah desa dan kecamatan dalam pengumpulan pajak dan retribusi, dan diberikan beberapa hadiah,seperti Desa Rasabou-Sape yang mendapat hadiah uang sebesar Rp.4 juta, kalkulator dan piagam penghargaan untuk pencapaian  di atas Rp.25 juta, dengan presentase realisasi penerimaan  sebesar 68%, dan Kecamatan Sape yang berhak atas hadiah sebesar 4 juta, kalkulator dan piagam penghargaanpada target diatas Rp.65 juta dengan  realisasi penerimaan 61%.

Lanjutnya, dengan penatagunaan aset milik daerah, pada tahun 2011 eksekutif bersama dengan legislatif mengupayakan penghapusan terhadap beberapa aset dari daftar barang milik daerah. Hal ini sejalan dengan amanat PP Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini menyatakan bahwa dalam pengelolalaan aset perlu memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Untuk tertib penatagunaan aset ini, pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dalam rangka pendampingan inventarisasi aset milik Pemerintah Kabupaten Bima yang melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Raba Bima dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali.

Tertib administrasi aset ini menjadi salah satu permasalahan yang agak merisaukan pasca insiden terbakarnya Kantor Bupati, karena merupakan sarana strategis dan sumber PAD terbesar. Pada tahun 2011 dari targetPAD dari aset sebesar Rp.3 Milyar dapat direalisasikan Rp.2,8 Milyar, yang terdiridari hasil lelang tanah eks jaminan aparat desa, tanah cadangan pembangunan dan tanah eks jaminan aparat desa yang ada di wilayah Kota Bima. Untuk menertibkan aset daerah,akan ditempuh beberapa langkah guna mendata kembaliaset-aset kita, diharapkan oknum-oknum masyarakat agar tidak memanfaatkan keadaan ini, karena akan berhadapan dengan aparat hukum. Harus dipahami bahwa aset-aset tanah yang kita miliki masing-masing memiliki sejarah yang tidak mungkin dihilangkan.

Guna mendorong kinerja kepegawaian dan kelembagaan juga diberikan beberapa penghargaan, seperti kepada tenaga kesehatan pada UPT Puskesmas Soromandi yang terpilih sebagai tenaga kesehatan tingkat Kabupaten Bima tahun 2011, dokter UPT-Puskesmas Sape sebagai tenaga medis teladan tingkat Kabupaten Bima 2011, penghargaan kepada SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, penghargaan kepada UPT terbaik dalam rangka lomba capaian akseptor KB baru dan beberapa penghargaan lainnya. Untuk mendukung operasional pelayanan pemerintahan pada tahun 2011 telah diserahkan kendaraan operasional sekdes sejumlah 134 unit, kades 9 unit, kepala sekolah 159 unit, pengawas/penilik50 unit, serta pendamping program PKH sejumlah 18 unit, Kepala UPTD Dikpora 3 unit, Setwan 3 unit dan Bidan 1 unit.

Pada tahun 2011 juga telah dilaksanakan kegiatan, salah satu yang menonjol adalah program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui pendampingan PNPM Mandiri Pedesaan, yang diarahkan padadua kegiatan, yaitu kegiatan fisik senilai Rp.450 juta,berupa pembangunan drainase lingkungan di Desa Renda, tanggul penahan banjir di Desa Cenggu, Rabat gang Desa Roka dan pembuatan saluran irigasi di Desa Soki, sementara dana senilai Rp.149,2 juta dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada 10 kelompok bakulan dan perkiosan dengan 111 anggota yang menyebar di Desa Cenggu, Renda, Ngali, Lido, Soki dan Ncera.

Pembangunan desa juga dilaksanakan melalui program yang dilaksanakan oleh Kementerian PDT senilai Rp.1 Milyar bagi sejumlah program unggulan, kegiatan ini diarahkan pada desa yang merupakan kantong kemiskinan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan 201 ekor bibit sapi, obat-obatan  dan pakan ternakyang diterima oleh 4 Kelompok di Desa Lewintana-Soromandi, 2 Kelompok di Desa Ntonggu-Palibelo, dan 1 Kelompok di Desa Oi Panihi-Tambora.

Dalam penyelenggaraan urusan sosial, selain dari APBD Kabupaten Bima, juga menerima alokasi dana dari pemerintah senilai  Rp.734 juta yang diperuntukkan bagi program tambahan biaya pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak panti/yayasan sosial yang disalurkan pada 47 lembaga kesejahteraan sosial di kabupaten Bima.

Program itu juga sejalan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai salah satu program strategis yang diluncurkan Pemerintah.Program ini terus dibenahi agar realisasinya di tingkat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai penerima bantuan dapat tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar warga.Program PKH yang diluncurkan pemerintah sejak tahun 2007 ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Dalam hal ini Daerah kita mendapatkan kepercayaan bagi pelaksanaannya sejak tahun 2008, sehingga tahun 2011 merupakan tahun ketiga PKH. Pada tahap I, PKH melayani 3 kecamatan yaitu Bolo, Ambalawi dan Wera, tahap II menjangkau 5 kecamatan yaitu Sape, Lambu, Langgudu, Monta dan Woha, dan pada tahap III menjangkau kecamatan Wawo, Donggo, Madapangga, Lambitu, Tambora, Belo, Palibelo dan Soromandi.

Meningkatnya wilayah cakupan ini menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan dan kepercayaan pemerintah terhadap daerah kita, oleh kerena itu saya mengharapkan kepada para pendamping agar dapat mengawal program ini dengan baik.Selain program PKH, juga dilaksanakan Program Keserasian Sosial Kabupaten Bima tahun 2011, yang dilaksanakan pada 8 desa dengan dana sebesar Rp.912 juta dengan rincian 114 juta per desa.

Rangkaian dari upaya penanggulangan kemikinan, maka untuk mengurangi tekanan terhadap rakyat dalam pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan pasar murah bersama dengan 10 Badan Usaha Milik Negara,denganmenyebar 11 ribu paket sembako murah, kegiatan kerjasama dengan pemerintah daerah ini secara serentak dilaksanakan pada beberapa kecamatan.BUMN tersebut adalah PT.Bank BNI, Bank Mandiri, BRI, Jasa Raharja, PLN, Pertamina, Asuransi Jasindo, PT.Pos Indonesia, PT. Askes dan Telkom Indonesia.

Potensi sumber daya laut di Kabupaten Bima meliputi lahan budidaya seluas 11.600,8 ha, terdiri dari perairan umum seluas 1.008,8 ha, perairan payau seluas 5.123 ha dengan luas yang dimanfaatkan 1294,96 ha, serta perairan laut seluas 5.469 ha dengan luas yang dimanfaatkan 1.867,3 ha. Selain potensi budidaya juga terdapat potensi perikanan tangkap sebesar 217.083 ton, dengan produksi tahun 2011 sebesar 25.387,3 ton atau baru mencapai 11,69% dari potensi. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan,Pemerintah daerah terus berupaya memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang ada, yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana perikanan, penegakan peraturan dan pengawasan kelautan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Pada tahun 2011, melalui program Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Perikanan,dilaksanakan kegiatan penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan yangmenyerap anggaran Rp.565 juta, berupa Pembangunan pos penyuluhan perikanan terpadu, penyediaan perlengkapan penyuluhan dan beberapa lainnya. Kegiatanpenyediaan/pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap menyerap anggaran Rp.2,14 Milyar. Kegiatanrehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya menyerap anggaran Rp.639 juta berupa pengadaan sarana budidaya rumput laut, penyediaan kolam air tawar Kecamatan Woha dan Kecamatan Madapangga dan beberapa lainnya. Kegiatanrehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan mutu dan pemasaran hasil perikanan menyerap anggaran Rp.218 juta berupa pengadaan cool box, penyediaan bangsal pengolahan ikan dan beberapa lainnya, serta Kegiatanrehabilitasi sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil menyerap anggaran Rp.969 juta berupa pembangunan talud penahan gelombang Rompo, jalan kampung Desa Rupe, tambatan perahu Tanjung Mas, Buncu, Doro O’o dan beberapa lainnya.

Sementara dari dana APBN, pada tahun 2011 telah diberikan bantuan yang bersumber dari Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk pemberdayaan usaha di bidang budidaya kepada 6 (enam) kelompok Tani yang tergabung dalam Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) sebesar Rp 600 Juta. Daerah kita juga menerima bantuan eksavator dari KKP, kehadiran alat senilai Rp. 1,6 milyar ini merupakan  hasil perjuangan panjang yang ditujukan bagi  peningkatan kesejahteraan petani tambak dan nelayan.

Tahun 2011 juga dilakukan pembangunan Dermaga Langgudu, tahap awal menelan anggaran Rp. 24 milyar, rencananya hingga rampung akan menghabiskan anggaran sekitar Rp.60 milyar lebih, ini adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk memajukan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya Langgudu.

Dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian, selain keberhasilan sebagai salah satu daerah penyangga lumbung pangan nasional di Kawasan Timur Indonesia,dimana jumlah produksi padi Kabupaten Bima adalah sebesar 340.662 ton dengan surplus kurang lebih 112.000 ton beras. Daerah kita juga memberikan konstribusi yang signifikan terhadap pengembangan sapi, jagung dan rumput laut dalam Program Pijar yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Pada komoditi palawija terutama jagung, setelah mengalami peningkatan produksi yang sangat tajam pada tahun 2009 mencapai 38 ribu ton atau meningkat 112,9% dibanding produksi tahun 2008sebagai hasil penanaman baru dan pengembangan bibit hibrida, selanjutnya produksi tahun2011 mencapai 42 ribu ton dengan produktivitassebesar 49,22 kwintal per hektar, adapun total produksi kita menyumbang 17,19% dari total produksi jagung NTB.

Komoditi yang juga terus memberikan sumbangan cukup signifikan dalam perekonomian adalah komoditi bawang merah, peternakan terutama sapi dan kambing, serta perikanan. Produksi bawang merah Kabupaten Bima pada tahun 2011 mencapai 98.598 ton, meningkat 12,31% dari tahun 2010, sebagian produksi bawang merah daerah kita merupakan komoditi ekspor guna memenuhi kebutuhan daerah lain utamanya Pulau Lombok, Kalimantan dan Sulawesi Selatan.

Pada bidang peternakan, perkembangan populasi sapi, kambing dan domba mengalami peningkatan dengan jumlah yang sangat menggembirakan, pada tahun 2011 populasi sapi mencapai 117.848 ekor, meningkat sebesar 22,17% dari tahun 2010 yang mencapai 91.725 ekor, jumlah ini hampir mencapai seperlima dari total populasi sapi NTB, kambing meningkat 29,92% dari tahun 2010 sebesar 179.386 ekor menjadi 255.967 ekor, sementara domba meningkat dari 17.451 ekor pada tahun 2010 menjadi 21.266 ekor pada tahun 2011 atau 17,94%.Sementara itu, potensi pengembangan budidaya rumput laut dengan potensi areal pengembangan seluas 2.128 ha, walaupun baru dimanfaatkan seluas 1.867 ha, capaian produksinya mencapai 3.300 ton rumput laut kering.

Keberhasilan dalam pengelolaan urusan pertanian ini menempatkan daerah kita mendapatkan Penghargaan Ketahanan Pangandari Presiden RI karena berhasil meningkatkan produksi pangan terutama beras dalam empat tahun terakhir. Untuk terus mempertahankan pencapaian tersebut, pada tahun 2011 dilakukan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, pembangunan DAM, perbaikan jaringan irigasi dan pembangunan cek DAM dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.5,15 Milyar, selain itu juga dilakukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian berupa pendampingan Fasilitasi Terpadu Investasi Holtikultura (FATIH) dan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah, serta Program
Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui pendampingan kegiatan PLA dan pendampingan WISMP 2.

Dalam penyelenggaraan Urusan Industridan Perdagangan, menghadapi tantangan dunia usaha yang kompleks sekarang,diperlukan berbagai upaya untuk mendorong tumbuh kembangnya potensi wirausaha baru yang profesional. Untuk itu pada tahun 2011 dilakukan pemberian bantuan berupa toolkit sebagai salah satu darisekian banyak Program pemberdayaan masyarakat, upaya ini dilaksanakan secara lintas sektoral dari Dinas PU, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosialdan Dinas Koperasi dan UKM. Bantuan tersebut diserahkan kepada 17 orang peserta pelatihan yang mewakili  17 Kecamatan. Dengan adanya bantuan ini diharapkan para penerima dapat mandiri dan  siap terjun di dunia usaha sehingga dapat menekan angka pengangguran. Bantuan juga diberikan kepada 6  kelompok pada Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Perempuan dan 9  kelompok penerima usaha ekonomi produktif Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) yang masing-masing mendapat alokasi dana sebesar Rp.14 juta sehingga total dana yang dikucurkan senilai Rp. 210 juta.

Untuk mendorong peningkatan konsumsi garam beryodium juga dilakukan melalui sosialisasi tentang manfaat mengkonsumsi garam beryodium pada masyarakat, serta peningkatan pemahaman tentang Perda No 2 Tahun 2009 tentang Pengendalian Peredaran Garam di Kabupaten Bima dan Permendagri No 63 tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan GAKY di Daerah, dan selanjutnya adalah pembentukan Asosiasi Petani Garam Kabupaten Bima (APGASI) untuk menjembatani dan sekaligus mitra pemerintah dalam membuat kebijakan atau regulasi terkait tata niaga garam di Kabupaten Bima.

Pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura,terdiri dari dua bidang, yaitu Pada bidang tanaman pangan dilaksanakan program pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, pengelolaan produksi tanaman serelia, pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan dan penanganan pasca panen, total anggaran yang terserap adalah Rp.5,92 Milyar dari pagu anggaran Rp.6,09 Milyar.Sementara pada bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman menyerap anggaran sebesar Rp.1.41 Milyar dari pagu anggaran Rp.1,69 Milyar, kegiatan yang dilaksanakan adalah penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian berupa pelaksanaan pengelolaan air irigasi pertanian, perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida dan pengembangan usaha agribisnis pedesaan.

Pada Dinas Peternakan, tugas pembantuan yang dilaksanakan adalah program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang menyerap anggaran sebesar Rp.1,28 Milyar dari pagu anggaran sebesar Rp.1,3 Milyar, program ini diarahkan pada penyediaan rumah kompos, penyediaan embung dan sumur resapan dan penyediaan padang gembalaan. Pada Dinas Perkebunan dilaksanakan program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dengan menyerap anggaran sebesar Rp.1,32 Milyar dari pagu sebesar Rp.1,32 Milyar, program ini diarahkan pada penyediaan embung, penyediaan sumur air permukaan dan air tanah dangkal, perluasan lahan perkebunan kakao seluas 100 ha, sertifikasi lahan sebanyak 500 persil dan penyediaan rumah kompos. Pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dilaksanakan Program Pengembangan SDM Pertanian dan Pengembangan Kelembangaan Petani kegiatan sistem penyuluhan pertanian dengan anggaran sebesar Rp.3,42 Milyardana yang terserap sebesar Rp.3,13 Milyar danProgram Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditujukan bagi 60 gapoktan dengan anggaran Rp.1,13 Milyar dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.1,05. Milyar.

Selanjutnya pada Dinas Kesehatan, pelaksanaan tugas pembantuan berupa Program Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak yang diarahkan berupa bantuan operasional kesehatan dan penyelenggaraan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian SPM dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.3,14 Milyar dari pagu sebesar Rp.5 Milyar. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan program penempatan dan perluasan kesempatan kerja dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.376 juta dan program pemgembangan masyarakat dan kawasan trasmigrasi dengan anggaran Rp.10,36 Milyar dengan serapan sebesar Rp.10,32 Milyar yang diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, pengembangan usaha di kawasan transmigrasi serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan tugas pembantuan yang dilaksanakan adalah berupa Program Pengembangan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan pagu anggaran yang tersertap sebesar Rp.1,63 Milyar, dan yang terakhir pada Bappeda dilaksanakan dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.2,77 Milyar dari pagu sebesar Rp.2,8 Milyar yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah yang mendukung produk unggulan nasional, serta pelaksanaan bedah desa.

Sementara itu, pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan selain sebagaimana yang telah disebutkan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang merupakan bentuk kerja sama pemerintah daerah dengan instansi vertikal di daerah yang juga melibatkan pihak ketiga, koordinasi dalam peningkatan kapasitas intelijen daerah dalam forum Kominda serta pengelolaan Kawasan Khusus Kabupaten (KSK) Lewamori, juga dilaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka penanganan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum lingkup Kabupaten Bima yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum,serta koordinasi penanganan kasus yang berindikasi KKN yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Bima yang melibatkan Kepolisian Resort Kota dan Kabupaten serta Kejaksaan Negeri Raba Bima.

Dalam kaitan dengan penyelenggaraan kerjasama dengan daerah lain, pada tahun 2011 melalui fasilitasi Lembaga Studi Pengkajian Lingkungan (LESPEL)dilaksanakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu berupa kegiatan Review Pertemuan Apresiatif Kabupaten Bima dan Dompu dengan mengundang 80 peserta yang terdiri dari LSM, akademisi, Pemerintah Daerah, dan unsur Forum Lintas Aktor (FLA), upaya ini juga didukung olehACCESS Fase II yang merupakan lembaga penguatan dan pembangunan kemasyarakatan Australia dan Badan Pembangunan Internasional Australia (AusAID). (adv)