Kota Bima,
(SM).- Protes pembagian
anggaran bantuan bagi pedagang bakulan, Ahad (10/2) pukul 09.00 wita, puluhan
warga Kolo mendatangi kantor Kelurahan, mereka bahkan mengancam akan menyegel
kantor lurah bila Lurah tidak dapat memberikan penjelasan terkait adanya dugaan
diskriminasi yang dilakukan.
Pantauan Koran ini, saat pertemuan antara
Lurah Kolo, M.Amin dengan perwakilan masyarakat yang dimediasi Camat Asakota
Lalu Sukarsana berjalan alot, warga yang hadir mempertayakan nama-nama warga
yang menerima bantuan yang dinilai tidak jelas karena terjadi perbedaan nama
warga yang menjadi data pihak Kelurahan dan nama warga yang diterima Rukun
Tetangga (RT).
Bahkan ironisnya lagi, masalah program
bedah rumah, Syamsudin warga di Lingkungan Bonto RT 12 TW 08 dalam kondisi
badan yang tidak sempurna dan usia yang telah senja malah tidak mendapatkan
bantuan. Tidak saja tangan yang tidak lagi dapat digunakan untuk bekerja, kini
kondisi rumahnya perpaksa ditopang dengan kayu disamping kiri dan kanannya.
Juga disampaikan, Suparjo (45) di hadapan
Lurah dan Camat, warga tidak asal mempertayakan tentang anggaran bantuan
bakulan yang disalurkan kelurahan. Terjadinya keributan warga karena memang
adanya perbedaan data warga penerima bantuan yang dilansir kelurahan dan
Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui kantor BPMPK.
Data dari BPMPK yang diterima pejabat RT
berbeda dengan nama penerima bantuan yang dilansir kelurahan, begitupun besaran
anggaran bantuan yang diterimanya. Menurut Sarjo, Pemkot Bima melalui Kelurahan
telah membuat tidak kondusifnya Kelurahan Kolo, seharusnya ada koordinasi
antara Pemkot melalui BPMPK dengan kelurahan sehingga tidak terjadi keributan
di tengah masyarakat.
Menanggapi tudingan warga, Lurah Kolo, M.
Amin mengatakan, dirinya merupakan pejabat lurah yang baru sehingga tidak tahu
mengenai proses pendataan awal terhadap warga yang menerima bantuan, termasuk
dalam proses pembagian bantuan dilakukan sesuai data yang ada pada dirinya.
Amin membantah telah melakukan diskriminasi
terhadap warganya, oleh karena itu melalui pertemuan dengan warga bersama Camat
akan diluruskan, begitupun dengan data warga penerima bantuan.
Sementara Camat Asakota, Lalu Sukarsana,
S.Ip yang hadir saat pertemuan itu mengatakan, ini akan menjadi catatan penting
bagi pihak kelurahan kedepannya agar lebih transparan dalam segala hal kepada
masyarakatnya. Lahirnya aksi protes ini tentunya bukan karena masalah yang lain
tetapi masalah tidak transparan saja.
“Oleh karena itu, segera pihak kecamatan
akan menyelesaikan masalah dengan warga, agar tidak berkembang lebih jauh,
apalagi anggarannya masih ada pada pihak kelurahan. Klarifikasi terhadap data
penerima bantuan yang dipersoalkan akan jadi prioritas sehingga tidak muncul
masalah baru kemudian hari,” harapmya. (dd)
