Bima, (SM).-
Komisi III DPRD Kabupaten Bima mempertanyakan realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) pada Dinas PU Kabupaten Bima dengan yang dicapai setiap akhir tahun yang
tidak sesuai angka target. Hampir setiap tahun anggaran, Badan Anggaran Eksekutif
selalu menargetkan PAD pada Dinas PU Kabupaten Bima rata-rata sebesar Rp1,2
milyar, namun yang terrealisasi hanya sekitar 50 persen.
M.Aminurllah bertanya pada Dinas PU saat rapat evaluasi
Komisi III dengan instansi terkait, kemarin. “Kami pertanyakan sejauh mana
pendapatan Dinas PU dan penyerapan anggaran tidak langsung dan anggaran
langsung sudah sejauh mana prosentasenya,” tanyanya.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas PU Kabupaten Bima, H.Nggempo
menyampaikan alibi, bahwa kondisi alat berat jenis eksafator yang sudah tidak
bisa beroperasi karena rusak. “Satu alat berat kita parkir di Sape karena ada
salah satu alatnya yang dicuri. Alat yang dicuri itu harganya lumayan mahal,
lebih dari Rp100 juta,” terangnya.
Sementara alat berat lainnya, juga dalam kondisi rusak. “Ada dua alat berat kita
yang tidak sesuai lagi, kalau dibandingkan dengan daerah lain yang sudah tidak
operasi lagi,” timpalnya.
Pada kesempatan tersebut, Nggempo mengakui jika target PAD
tidak sesuai kemampuan Dinas PU sendiri. Dari target Rp1,2 milyar, yang
terealisasi sekitar 50 persen. “Bisa dilihat dan tanyakan, tidak ada
nego-nego,” tandasnya.
Untuk alat jenis Dump Truk, kata Nggempo, sampai sekarang
belum bisa menghasilkan uang karena sering digunakan untuk kepentingan sosial.
“Kalau soal penyerapan anggaran, kita sudah 100 persen per 31 Desember,”
akunya.
Fahrirrahman menanggapi pertanyaan M.Aminurllah dan jawaban
Nggempo soal target PAD yang tidak sebanding dengan realiasi serta penyerapan
anggaran tahun 2012. “Pengajuan PAD dari eksekutif sendiri, bukan dari legislatif,”
tangkisnya.
Kata Fahrir, pada setiap tahun anggaran, saat pembahasan
anggaran, tim Banggar eksekutif yang selalu mengumbar target PAD Dinas PU
senilai Rp1,2 milyar. “Kalau kita, tidak sempat bahas. Kita setuju saja dengan
angka itu,” cetusnya.
Ia menyarankan, adanya perbedaan antara target dengan
capaian PAD yang sering terjadi setiap tahun itu menjadi pekerjaan rumah Kepala
Dinas PU untuk rutin koordinasi dengan banggar eksekutif pada saat setiap kali
pembahasan. “Ini catatan buruk bagi Kepala Dinas PU,” sorotnya. (ima)
