Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

DPW PBB Rekomendir Kolonel Rifaid

01 Februari 2013 | Jumat, Februari 01, 2013 WIB Last Updated 2013-02-02T03:56:14Z

Kota Bima,(SM).- Ketua DPC PBB Kota Bima Drs. H. Mukhtar Yasin, MAP mengakui jika DPW PBB Provinsi NTB sudah mengeluarkan surat rekomendasi untuk pencalonan Kolonel Rifaid Ismail, SH. Dalam waktu dekat pun, pihaknya menunggu pengabsahan dari DPP.

Saat ditemui di kantor DPRD Kota Bima, H. Mukhtar mengatakan, DPW sudah mengeluarkan surat rekomendasi untuk Kolonel Rifaid Ismail, SH sejak tanggal 24 Januari lalu untuk mengendarai PBB pada Pemilukada Kota Bima Mei mendatang. Untuk keabsahan dari DPP, meski tidak terlalu penting, namun pihaknya tetap menunggu. “Tanpa pengabsahan dari DPP pun sebenarnya rekomendasi dari DPW bisa dijadikan acuan untuk mengantarkan Kolonel Rifaid Ismail, SH mendaftarkan diri pada KPUD Kota Bima. Karena yang lebih penting itu rekomendasi dari DPW,” katanya.
Untuk kepastian pasangan yang akan mendampingin Kolonel Rifaid Ismail, SH, duta PBB yang duduk di DPRD Kota Bima itu menegaskan jika nama H. Jubaer, SKM sudah ditetapkan untuk bakal Wakil Walikota Bima. Pilihan itu sudah tepat, hanya menunggu deklarasi. “Itu tidak isu lagi, H. Jubaer, M.Kes udah pasti,” tegasnya.
Menjawab pernyataan berbagai kalangan jika Kolonel Rifaid Ismail, SH gagal ikut karena tidak pernah berada di Kota Bima dan mensosialisasikan diri, H. Mukhtar membantahnya. Kata dia, Perwira Menengah AU itu sejak tahun 2010 lalu sudah turun dan menemui masyarakat. Dan sekarang menunggu waktu yang tepat untuk turun bersama dengan pasangannya. “Yang sering-sering turun itu pasangan yang memang tidak terkenal. Kalau Kolonel Rifaid Ismail, SH, sudah terkenal dan tidak perlu sering turun ke masyarakat,” katanya.
Ditanya mengenai cost politic, anggota Komisi A DRPD Kota Bima itu mengaku tentu perjuangan merebutkan orang nomor satu di daerah, sudah mempersiapkannya, bahkan untuk menyunting partai. Untuk satu kursi saja, dalam Juklak Juknis PBB, akan diberikan infaq sebanyak Rp250 juta. Jika kader sendiri, maka bisa diberikan infaq setengah dari yang ditentukan dalam Juklak Juknis. “Karena kami di PBB memiliki dua kursi, jadi uang yang di infaq kan sebesar Rp500 juta. Untuk dua partai lain (PKPB dan Gerindra,red) yang juga mendukung, saya tidak tahu,” tambahnya. (BNQ)
×
Berita Terbaru Update