Bima,
(SM).- Anggota DPD RI Prof.
DR. Faroek Muhammad dan 10 Kementrian RI, Kamis kemarin menggelar kunjungan
kerja di Desa Samili Kecamatan Woha. Di hadapan warga setempat, rombongan dari
Jakarta tersebut menyerap aspirasi untuk diperjuangkan pada program. Setelah
itu, rombongan dimaksud melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Dompu dan bertatap
muka dengan kepala daerah setempat dan sejumlah Kepala SKPD.
Di Desa Samili,
Faroek Muhammad dan 10 Kementrian masing-masing dari Kementrian Pertanian,
Kemenpora, Kementrian Kehutanan, Kemendiknas, Kementrian Kelautan, Kementrian Sosial,
Kementrian Percepatan Daerah tertingggal, Bappenas dan Kementrian Menkokesra
diterima oleh Camat Woha Drs. Dahlan dan Kepala Desa Samili Muhammad Hatta.
Saat itu, hadir
sejumlah masyarakat dan menyampaikan aspirasi, seperti masalah kelangkaan pupuk
dan meminta kepada Kementrian Pertanian untuk memperhatikan persoalan yang
dimaksud. Kemudian, warga juga meminta kepada pemerintah mencarikan solusi
mengenai banjir kiriman yang setiap tahun menghantam Kecamatan Woha.
Tidak hanya itu,
warga juga meminta agar diantara batas desa, terutama desa yang kerapkali
bertikai, bisa dibangunkan Polsek Pembantu guna mencegah secara dini potensi
konflik antardesa. “Setiap tahun konflik antardesa di Kecamatan Woha kerap
terjadi. Dengan adanya Polsek Pembantu itu, potensinya mampu dicegah secara
dini,” ujar salah seorang warga.
Mereka juga meminta
kepada pemerintah pusat dan daerah serius menangani konflik dan tidak hanya
bersikap setelah jatuh korban, baik korban jiwa maupun korban material. “Selama
ini pemerintah selalu terlambat mengantisipasi konflik yang terjadi. Kami ingin
sesaat setelah terjadi konflik pemerintah bisa turun dan menanganinya,” harap
warga.
Anggota DPD RI Prof.
DR. Faroek Muhammad yang saat itu sebagai pembicara tunggal tidak memperpancang
kata. Dia hanya menjelaskan jika aspirasi tersebut akan diupayakan tertuang
dalam program 10 Kementrian yang hadir.
Usai di Desa Samili,
rombongan menuju Kabupaten Dompu. Kedatangan mereka disambut Bupati dan
Wakil Bupati Dompu, Muspida, Anggota DPRD Kabupaten Dompu dan sejumlah Kepala
SKPD di Pandopo Bupati.
Bupati Dompu Drs. H.
Bambang M. Yasin dalam sambutannya menguraikan kondisi daerahnya. Mulai
dinamika sosial, pertanian, serta masalah teroris yang menghebohkan warga Bima
Dompu beberapa hari yang lalu. Dirinya berharap, semoga dengan kedatangan
rombongan tersebut mampu memberikan solusi terbaik bagi keamanan dan kemajuan
daerahnya.
Faroek Muhammad
mengaku, DPD memang memberikan perhatian penuh kepada daerah konflik dan
tertinggal. Mengidentifikasi akar masalah dan mencarikan solusi terbaik untuk
kemajuan daerah yang dimaksud. “NTB memang masuk daftar daerah konflik setelah
Papua dan Sulawesi. Namun kami yang ada di pusat pun tak tinggal diam. Bersama
dengan LIPI kami coba mengidentifikasi persoalannya dan menawarkan solusi
melalui program. Untuk itulah kami bawa serta 10 Kementrian ini,” ujarnya. (bnq)
