Kota
Bima, (SM).- Pasca aksi demo
warga Kelurahan Mande yang menuding terjadi manipulasi data penerima kartu
Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), sejumlah intansi pemerintah merasa
tidak tahu menahu siapa dan instansi mana yang melakukan proses verifikasi
faktual warga penerima kartu Jamkesmas. Termasuk kantor Badan Pusat Statistik
(BPS) yang dituding terlibat.
Begitupun pihak Dinas
Kesehatan (Dikes) Kota Bima mengatakan bertugas membagikan mengenai pendataan
tidak pernah tahu, lalu siapa yang tahu, atau ”hantu”. Sebelumnya pihak
Kelurahan Mande, melalui pejabat Sekretaris Lurah A.Rasyid juga mengaku tidak
tahu terkait proses verifikasi faktual terhadap warga penerima jamkesmas.
Bahkan pihak kelurahan tidak pernah diajak koordinasi oleh intansi yang
melakukan verifikasi faktual. Setahu A. Rasyid, yang melakukan pendataan adalah
kantor BPS Kota Bima.
Bahkan ketika
wartawan kotan ini coba mengkonfirmasi Kepala Kantor Badan Pusat Statistik
(BPS) Kota Bima, Drs. Sabarni tidak dapat ditemui, salah satu stafnya
mengatakan sementara ini Kepala BPS sedang sibuk. ”Bapak lagi sibuk, tidak bisa
ditemui,” ujarnya.
Namun staf sempat
menampik bila kantor BPS dikatakan yang melakukan proses verifikasi faktual
terhadap warga penerima jamkesmas. “Instasi yang melalukan verifikasi bukan
BPS. Kita tidak tahu mengenai data jamkesmas,” pungkasnya.
Sementara Kepala
Dikes Kota Bima, dr. Agus Dwi Pitono, Alkes, yang dikonfirmasi terpisah
mengatakan, untuk proses verifikasi data warga penerima kartu Jamkesmas bukan
oleh Dikes, pihaknya, jelas Agus, dari Pemerintah Pusat hanya ditugaskan
mendistribusikan kartu tersebut kepada warga, untuk mempermudah
pendistribusian kartu dilakukan melalui puskemas. ”Kita tidak tahu mengenai
pendataan,” tukasnya.
Ditanyakan instasi
mana yang melakukan proses verifikasi, dr Agus mengaku tidak tahu dan bukan
kewenangannya, yang pasti Dikes bertugas hanya membagikan kartu, selebihnya
tidak tahu-menahu. “Atas adanya aksi demo warga kemarin kami sebenarnya coba
berkoordinas dengan kantor BPS Kota Bima mengenai data dimaksud, tapi BPS
mengaku tidak tahu juga”, ungkap dr Agus. (dd)
