 |
| Warga Kelurahan Mande mempertanyakan daftar nama penerima jamkesmas yang dinilai salah sasaran. |
Dalam orasinya, Saharudin, S.Sos, menuding
pemerintah kelurahan dan pihak-pihak terkait dibalik amburadulnya data penerima
kartu Jamkesmas. Persoalannya, banyak dari nama-nama yang kemudian dilansir
sebagai pemerima Jamkesmas sebenarnya adalah warga yang masuk kategori mampu
secara ekonomi. Sebaliknya warga yang memang benar-benar tidak mampu malah
tidak mendapatkannya.
Saharudin juga menilai pendataan dan
verifikasi warga penerima kartu Jamkesmas yang dilakukan petugas terkesan
dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan petugas di tingkat Rukun
Tetanggga (RT) yang mengetahui layak tidak layaknya warga yang akan mendapatkan
kartu Jamkesmas.
Parahnya lagi, nama-nama warga yang
mendapatkan kartu Jamkesmas dan apa syarat warga penerima kartu Jamkesmas tidak
pernah disosialisasikan namun langsung diumumkan melalui pengeras suara. Warga
pada pihak Kelurahan memberikan waktu tiga hari untuk segera menghadirkan para
petugas yang melakukan pendataan dan yang melakukan verifikasi serta menarik
kembali kartu Jamkesmas yang telah dikeluarkan. Bila tidak, warga mengancam
bakal menduduki dan menyegel kantor Lurah untuk selamanya.
Salah satu warga yang diwawancara,
Suherman mengatakan, adanya reaksi warga lantaran kaget, tiba-tiba mendengar
adanya pengumuman dari pihak Kelurahan melalui pengeras suara ditujukan pada
warga yang namanya sebagai penerima Kartu Jamkesmas.
Menurut Suherman, dari data warga penerima
kartu Jamkesmas sebanyak 334 orang banyak diantaranya adalah warga cukup mampu.
Contoh, atas nama Rosdiana dan Nursaqiyah yang dianggap mampu secara ekonomi
namun diakomidir mendapatkan kartu Jamkesmas. Alasan tersebutlah kemudian warga
saat ini melakukan aksi demo.
Dengan munculnya nama warga mampu sebagai
penerima kartu Jamkesmas, warga berkesimpulan terjadi manipulasi data oleh
petugas, apalagi sepengetahuan warga selama ini tidak pernah menemukan atau
menjumpai adanya petugas yang melakukan verifikasi terhadap warga penerima
Jamkesmas.
Sementara Sekretaris Kelurahan Mande, A.
Rasyid di depan warganya mengatakan, untuk proses pendataan dan verifikasi
warga penerima kartu Jamkesmas bukan dilakukan pemerintah kelurahan, namun
dilakukan langsung oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa pihak
terkait.
Rasyid juga melalui pengeras suara mengaku
tidak tahu menahu proses yang dilakukan petugas BPS, sepengetahuan pihak
kelurahan yang melakukan pendataan adalah pihak BPS. Begitupun mengenai seperti
apa syarat warga penerima kartu Jamkesmas, A. Rasyid mengaku juga tidak pernah
tahu karena memang tidak pernah dilakukan koordinasi.
Menindak lanjuti adanya aksi demo, A.
Rasyid berjanji segera akan melakukan klarifikasi pada BPS dan instansi terkait
kebenaran atas data warga penerima kartu Jamkesmas yang dilansir. (dd)
