Wabub: Saya Hanya Terima SK

Wakil Bupati Bima, H. Syafruddin HM Nur

Bima, (SM).- Wakil Bupati Bima, H. Syafruddin HM Nur menegaskan, dirinya hanya menerima Surat Keputusan (SK) penugasan sebagai Plt Bupati Bima yang ditandatangani Gubernur NTB, Zainul Majdi tertanggal 19 Desember 2012. Dan tidak pernah memintanya. Penegasan itu dilakukan Wabup menjawab opini politikus belakangan ini yang menanyakan dasar lahirnya SK Plt.

“Saya hanya menerima SK, tidak meminta,” tegasnya saat dicegat wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Bima, kemarin.

Dikatakannya, dalam SK bernomor 676 tahun 2012 tentang penugasan Wakil Bupati Bima untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bima tahun 2012, Gubernur NTB menimbang bahwa Bupati Bima saat ini kondisi kesehatan tidak memungkinkan melaksanakan tugas dan wewenang selaku Bupati Bima dan untuk itu perlu penugasan Wakil Bupati Bima guna melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bima.

“Penugasan Wakil Bupati Bima tersebut, poin keputusan dalam SK dimaksud, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bima sampai kondisi Bupati Bima dimungkinkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya”, jelas H.Syafru, sapaan Plt BupatiBima ini.

Meski demikian amanat SK Gubernur NTB, Plt Bupati Bima dalam keseharian pelaksanaan tugas serta pengambilan kebijakan menjalankan roda pemerintahan, termasuk mutasi dan promosi jabatan, tetap dilakukan koordinasi.

“Apapun yang saya lakukan selama menjabat sebagai Plt Bupati, tetap saya koordinasikan dengan Bupati. Termasuk soal mutasi dan promosi jabatan,“ tegasnya.

Sebenarnya, jelasnya lagi, kaitan mutasi dan promosi jabatan, suatu hal yang wajar terjadi di birokrasi. Hal itu juga bagian dari kewenangan Bupati. “Kalau mengacu pada Undang-undang (UU), bukan soal bisa atau tidak bisa,” cetusnya.

Selama akan memangku jabatan sebagai Plt, dirinya mengambil momentum pada tahun 2013 ini mengajak aparatur untuk berkerja dan terus berkerja. “Yang berhasil tentu ada imbalan dan begitu sebaliknya,” tandas H. Syafru. (ima)