Kota Bima, (SM).- Menjawab
pemberitaan Koran ini edisi Rabu tanggal 16 Januari lalu, lima Pimpinan
Kecamatan (PK) DPD II Partai Golkar Kota Bima membantah jika DPP hingga kini
belum mengeluarkan surat rekomendasi untuk penetapan bakal calon dari partai
berlambang pohon beringin itu pada Pemilukada Mei 2013.
Di hadapan sejumlah media, PK
Kecamatan Mpunda Alfian Indrawirawan yang ditunjuk menjadi juru bicara
menegaskan, yang berkaitan dengan pengusulan bakal calon Walikota Bima dari
partai Golkar, hingga saat ini DPP belum mengeluarkan surat rekomendasi. “Penyataan kader Golkar di
sejumlah media yang menyebutkan DPP sudah menunjuk H. Junaidin, SE itu fitnah
belaka. DPP belum mengeluarkan keputusan secara resmi,” tegasnya, Kamis kemarin
di kantor DPD II Partai Golkar.
Untuk itu, dirinya mengharapkan
kepada seluruh masyarakat Kota Bima dan simpatisan partai Golkar untuk tidak
mempercayai isu dan pengklaiman tersebut. “Sampai hari ini, DPP Golkar masih
terus mengikuti proses dan mekanisme pengusulan, termasuk penyelesaian proses
administrasi. Baru kemudian mengeluarkan surat
rekomendasi,” ujarnya.
Kata dia, siapapun nanti yang
terpilih untuk mengendarai partai Golkar pada Pemilukada Kota Bima, pihaknya
akan mendukung sepenuhnya. Namun segala proses dan mekanisme pengusulan, harus
dilewati semua. Seperti penjaringan, survei dan mekanisme lain. “Lagi pula,
hasil penjaringan tahun lalu, seluruh PK merekomendasikan nama Ketua DPD II
Golkar Kota Bima, Hj. Fera Amalia, MM sebagai Bakal Calon walikota Bima,” terangnya.
Dilanjutkannya, dalam mekanisme
Partai Golkar, tentu hasil penjaringan yang diprioritaskan, baru kemudian
berlanjut pada hasil survei. Tahapannya pun, tidak diperbolehkan jika ada
alternatif lain seperti lobi politik ke tingkat DPP untuk diusulkan menjadi
bakal calon dari Golkar. “Intinya, suara dari PK yang diutamakan. Kendati
survei pun jadi acuan, tapi tidak terlalu berpotensi,” tegasnya.
Mengenai kapan surat rekomendasi itu dikeluarkan, pria yang
juga pengusaha itu memastikan Januari ini akan dikeluarkan. Pun kemungkinan
besar, saat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang datang ke Kota
Mataram pada tanggal 22 Januari mendatang, akan membawa tangan surat rekomendasi
tersebut. “Kami sangat berharap tanggal 22 Januari nanti surat rekomendasi dibawa langsung oleh Ketua
Umum,” harapnya.
Ketua PK Asakota, Juhri, SH juga
mengaku, hasil survei tetap menjadi indikator, tapi bukan harga mati untuk
seorang kader memenangkan pengusulan dari DPP. Namun yang perlu diperhatikan
juga ada sejumlah persyaratan lain. “Hasil survei itu jangan terlalu
diandalkan,” katanya.
Demikian pula dengan Ketua PK
Raba, Sukahar, S.Si. Ia juga membantah kebenaran isu yang dihembuskan kader
partai Golkar itu, karena hingga kini pihaknya masih terus menunggu semua
proses yang masih diselesaikan oleh DPP.
Sama halnya juga dengan pengakuan
Ketua PK Rasanae Barat, Khairudin S.Ag. Kata dia, isu tersebut hanya
pengklaiman yang tidak bisa ditunjukan dengan bukti dan legalitas formal.
Kalaupun sudah dikeluarkan, tentu bakal calon di Provinsi NTB juga sudah
menerima surat
rekomendasi tersebut. “H. Junaidin, SE saja mengaku belum menerima surat rekomendasi itu.
Jadi kesimpulan kami, itu hanya isu yang dihembuskan oleh kader yang tidak
bertanggungjawab,” tambahnya. (bnq)
