Bima,(SM).-
Pemerintah
pusat terkesan setengah hati menggelontorkan anggaran untuk membatu percepatan
pembangunan disegala bidang di daerah (propinsi dan kabupaten/kota). Fokus pembangunan
masih tersentral di pusat saja. Begitu beber anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) RI perwakilan NTB, Prof Dr Faruk Muhammad, Jum’at lalu saat temu
koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima.
Temu
koordinasi yang dirangkai dengan kunjungan kerja sepuluh Kementerian di Aula
kantor Bupati Bima itu, Faruk menyitir, perbedaan yang menganga terkait
relaisasi dan penyerapan bantuan yang dianggarkan pemerintah pusat pada daerah,
semakin menjadi karena anggaran yang tertuang dalam APBN, mesti mampir di
seluruh departemen (kementerian).
Fakta
itu, menjadikan setiap kementerian arogan dalam menyusun dan
merencanakan besaran anggaran dan bantuan yang diinvestasikan disetiap
daerah.”Akhirnya tingkat loby terkadang menjadi penentu berapa nilai yang diperoleh
setiap daerah karena uang daerah dikelola kementerian, “sentil anggota DPD asli
Bima ini.
Asupan
dana yang digelontorkan pusat pada daerah tidak lebih dari 30 porsen dari total
anggaran yang ada disetiap kementerian. Anggaran itu, bisa bersumber dari Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana lain yang bersumber dari
APBN.
Belum
lagi kata mantan direktur PTIK, sistem pemerintahan (Kabinet kementerian) yang
gemuk hingga berjumlah 34 departemen, semakin menjadikan proses birokrasi dan
penyaluran anggaran terasa tidak adil. Pada ranah ini katanya, DPD sebagai
bagian dari lembaga tinggi negara, telah menyusun dan mengusulkan perubahan
aturan perundang-undangan yang mengamanatkan dirubahnya struktur pemerintahan
menjadi lebih ramping. Tujuannya, untuk mengefektifkan sistem birokrasi agar
tidak rumit dan butuh proses lama.
Parahnya
lagi, kata Faruk, asumsi dan kenyatan lapangan pemerintahdaerah yang dipercaya
untuk mengelola uang negara yang diberikan pusat, ada banyak terjadi
penyimpangan wabil khusus korupsi anggaran. Pemerintah daerah belum maksimal
mengelola uang baik secara manajerial hingga pada niat untuk memperkaya diri.
Kenyataan itu semakin menjadikan keinginan untuk merubah sentralisasai keuangan
menjadi terabaikan. (ris)
