Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Pendataan Partisipatif, Solusi Kurangi Bias Data

05 Januari 2013 | Sabtu, Januari 05, 2013 WIB Last Updated 2013-01-05T01:36:13Z

Bima, (SM).- Data, menjadi pijakan dasar pembangunan agar tepat sasaran. Namun kenyataannya sampai saat ini belum ada data kemiskinan yang akurat atau cenderung tidak konsisten.
Demikian salah satu poin penting yang mengemuka dalam acara Hearing (dengar pendapat) dengan DPRD Kabupaten Bima terkait data klasifikasi kesejahteraan partisipatif, (elektronik mapping) yang dihelat Kamis (3/1) di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima.

Pada acara yang berlangsung dinamis tersebut adalah kerjasama Pemkab Bima – ACCESS Phase II dan  LP2DER  dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima yang didampingi para  anggota DPRD Kabupaten Bima yaitu Ahmad, SP, Hj. Mulyati Muis, Ahmad Yani, S. Ag, H. Mustahid H.Kako, Rajiman dan Direktur LP2DER Ir. Bambang Yusuf.  Setelah Pertemuan dibuka Wakil Ketua DPRD, sesi diskusi kemudian dipandu oleh Ahmad SP.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima melalui Kabis Sosial Budaya Amar Makruf, SH yang mengawali  mempresentasi hasil kerja yang telah dilakukan 2 tahun ini menjelaskan  pentingnya kegiatan hearing. Makruf mengungkapkan, terkait pendataan partisipatif ini. Pemerintah daerah memiliki komitmen yang cukup tinggi. Hal ini diwujudkan dengan adanya alokasi  dana replikasi Rp. 100 juta dalam APBD.
Salah seorang narasumber Ir. Darwis memaparkan, salah satu permasalahan dan tantangan dalam pembangunan daerah adalah belum tersedianya data kemiskinan yang akurat, up to date dan berkelanjutan sebagaimana dinyatakan dalam RPJMD 2011 – 2015.
Untuk menjawab tantangan ini lanjut Darwis, salah satu tawaran  solusi adalah perlunya digunakan data klasifikasi kesejahteraan secara partisipatif dan elektronik mapping data yang valid merupakan kompas yang akan menuntun kita untuk bisa melaksanakan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran. Artinya pembangunan tidak akan berjalan dengan baik kalau kompasnya masih belum jelas..
Kader terpilih dan di turunkan di lapangan ini menghasilkan data yang riil tentang tingkat klasifikasi kesejahteraan masyarakat  yang datanya langsung dengan didapat dan melibatkan masyarakat. "Hasil pendataan pada  19 Desa di tiga kecamatan yaitu Donggo (8 desa),  Soromandi (6 desa)  dan kecamatan Parado (6 desa) 1 Desa di kecamatan Madapangga (Desa Madawau) dan kecamatan lain seperti Woha, Wawo, Palibelo dan Wera masing-masing satu desa. (edo)
×
Berita Terbaru Update