Kota Bima,
(SM).- Diduga menjual
pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), anggota DPRD Kabupaten Bima duta
PPPI di demo. Rabu kemarin pukul 11.00 wita, ratusan warga Desa Renda menggelar
aksi demo di depan kantor DPRD Kabupaten Bima.
Pantauan koran
ini, ratusan warga yang datang menggunakan truk dan mobil pick up meminta ijin
Anggota DPRD Drs. MS sebagai pengecer pupuk segera dicabut karena dinilai telah
merugikan petani. Warga juga mengaku bila segera tidak ditindaklanjuti akan
kembali menggelar aksi yang lebih besar.
Situasi demo
sempat terjadi kericuhan yang diwarnai aksi saling dorong antar massa dengan
aparat kepolisian karena merasa tidak dihargai anggota dewan, sebab tidak ada
satupun wakil rakyat yang menemui massa. Bahkan gerbang kantor pada bagian utara
sempat akan dirusak, tapi aparat dapat menghentikannya.
Tidak puas
sampai di kantor DPRD, massa kemudian bergerak ke kantor Pertanian Kabupaten
Bima menyuarakan aspirasinya, walaupun sempat terjadi saling dorong dengan
polisi, aksi demo dapat berjalan aman sampai kemudian massa membubarkan diri.
Informasinya,
HET pupuk yang sebenarnya hanya Rp 90 ribu malah kemudian dijual jauh di atas
HET yang mencapai Rp 150 ribu oleh pengecer. “Hasil panen tahun ini terancam
gagal karena harga pupuk begitu tinggi,” kata massa aksi..
Koordinator
Lapangan (Korlap) aksi demo, Bobi dalam orasinya, harga pupuk yang melambung
saat ini dituding karena adanya konspirasi busuk dilakukan elit pejabat dan
pengusaha. Yang paling disesalkan adalah didalamnya terlibat wakil rakyat yang
seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat malah sebaliknya mencekik rakyat.
Apalagi yang
dilakukan wakil rakyat tersebut menyangkut nasib petani, Bobi secara gamblang
menyebut nama anggota DPRD Kabupaten Bima duta PPPI bernama MS anggota Komisi
II dari Dapil III membidangi pertanian menjual pupuk diatas HET.
Bobi meminta
unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bima MS untuk ditindak, jangan sampai lembaga
wakil rakyat tercoreng hanya oleh ulah satu orang anggota DPRD yang tidak
sejalan dengan fungsi wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan aspirasi
rakyat malah sebaliknya memperjuangan kepentingan pribadinya hanya untuk meraup
kekayaannya.
Anggota DPRD
dinilai hanya memperebutkan kepentingan-kepentingan pribadi masing-masing
sehingga kewajiban sebagai wakil rakyat kemudian dilupakan, anggota DPRD
dituding kerjanya hanya memperebutkan proyek dari pemerintah sehingga nasib
rakyat yang diwakilnya dilupakan.
Setelah satu jam
berorasi warga membubarkan diri, kemudian menuju kantor Dinas Pertanian
Kabupaten Bima untuk menggelar aksi.(dd)
