Dompu, (SM).- Ratusan warga Desa Bara, Kecamatan Woja melakukan
unjuk rasa di depan gedung DPRD Dompu, Rabu (23/01). Warga menuding Ketua DPRD
Dompu terindikasi menghambat proses pelantikan terhadap Calon Kepala Desa
(Cakades) Bara terpilih Syarifuddin.
Massa pendukung Syarifuddin calon nomor urut
satu ini, tiba di gedung dewan sekitar pukul 09.00 wita, yang dikawal ketat
puluhan personil kepolisian. Massa
menerobos masuk hingga ke halaman gedung dewan.
Sejumlah pentolan massa diantaranya,
Firman, Aruji dan Irfan dalam orasinya menyatakan, sengketa Pilkades Bara sudah
tidak ada masalah lagi. Hal itu dibuktikan dengan surat telaah komisi I DPRD Dompu yang melihat
tahapan pelaksanaan Pilkades tersebut yang dilakukan panitia pemilihan, sudah
sesuai prosedur hukum yang berlaku diantaranya ketentuan Perda nomor 5 tahun
2010.
Bahkan atas dasar telaahan itu, dewan
mengeluarkan rekomendasi bernomor 021/599/170 tertanggal 7 Desember 2012 yang
ditujukan kepada Bupati Dompu. Rekomendasi berisi dua poin penting dan
ditandatangani oleh tiga unsur pimpinan dewan. Pada poin pertama meminta Bupati
agar menindaklanjuti rekomendasi Komisi I dan poin kedua juga meminta kepada
pihak – pihak yang belum dapat menerima hasil Pilkades Bara agar
menempuh jalur hukum.
Namun belakangan, lanjut massa, Ketua DPRD Dompu
terkesan tidak konsisten terhadap rekomendasi yang dikeluarkan dan seolah –
olah menghambat proses pelantikan terhadap Kades Bara terpilih. Hal ini
terlihat dari munculnya undangan ketua dewan bernomor 005/019/170 tertanggal 22
Januari 2013 yang ditujukan kepada Bupati, Sekda Dompu, serta beberapa kepala
dinas/instansi tehnis lainnya, terkait rapat dengar pendapat sengket Pilkades
Bara. “Rekomendasi Komisi I sudah jelas dan harus menjadi acuan agar Cakades
Bara terpilih segera dilantik sebagai Kades. Tapi yang membuat kami
kecewa, kenapa ketua dewan mengeluarkan undangan lagi yang seolah – olah
mengadu domba kami sesama warga Bara,” ujar Irfan.
Menurut massa , molornya pelantikan Cakades
terpilih di Desa Bara, tidak terlepas dari kurang tegasnya sikap Pemerintah
Kabupaten Dompu dalam menyelesaikan sengketa Pilkades secara obyektif. Padahal
imbas dari persoalan ini, sangat menghambat pelayanan pemerintahan desa
terhadap publik. Karena demikian pihaknya meminta pada Bupati untuk segera
melantik Kades Bara dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Kami hanya minta pada
Bupati untuk segera melantik Kades Bara, sebab tak ada alasan bagi kami untuk
menghambat pelantikan itu,” jelasnya.
Di gedung dewan tampak sepi
anggota dewan, dan tak terlihat anggota dewan yang menerima kehadiran mereka. (dym)
