Dompu, (SM).- Puluhan warga dari
beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Dompu kembali terlibat dalam
aksi unjuk rasa, Selasa (15/1) di gedung DPRD Dompu, guna menuntut keadilan
pemerintah atas tidak terakomodirnya warga sebagai penerima bantuan yang
bersumber dari Kementerian Daerah Tertinggal (KPDT) tahun anggaran 2012.
Unjuk
rasa para ibu rumah tangga yang dibantu sejumlah aktifis muda seperti
Irfan Gebmad dan Aruji ini mulai berlangsung sekitar pukul 09.30 wita,
yang dikawal puluhan aparat Polres Dompu.
Massa
melakukan long march menuju gedung DPRD Dompu, sembari membawa panflet yang
bertuliskan tuntutan dan kecaman terhadap Bappeda Dompu selaku instansi teknis
yang menangani masalah proyek bedah rumah kumuh. Bahkan sesampainya di
depan pintu gerbang gedung dewan, massa kemudian membakar ban bekas, sehingga
nampak kepulan asap mewarnai jalannya aksi.
Massa
dalam orasinya menuding Bappeda Dompu bersikap diskriminasi terhadap sebagian
warga miskin yang sepatutnya mendapatkan bantuan bedah rumah kumuh. Faktanya,
diantara para penerima bantuan tersebut, justru bercokol nama sejumlah warga
dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Misalnya, di Kelurahan Bada dan
Kelurahan Bali Satu Kecamatan Dompu. “Kami bukan orang kaya. Rumah kami sangat
kumuh. Tapi mengapa pemerintah tidak memasukan nama kami sebagai penerima
bantuan bedah rumah kumuh,” tegas Irfan.
Tak hanya
itu massa juga menganggap bahwa Bappeda dengan pihak tertentu diduga bermain
alias terjadi mafia terselubung dalam melaksanakan program bedah rumah kumuh
ini. Malah pihaknya menerima informasi yang cukup mencengangkan.
Kabarnya, pihak tertentu terlebih dahulu menarik uang dengan kisaran yang cukup
fintastis dari warga yang menerima bantuan dana bedah rumah. “Kami dengar informasi
ini. Kami belum mau buka dimana kejadian itu berlangsung. Sebab kami akan
telusuri dulu kebenarannya,” kata Irfan.
Dalam
aksi kali ini, tampak suasana yang berbeda dari biasannya. Pasalnya, ditengah
kerumunan massa terhadap sejumlah balita yang dibawa para ibu yang melakukan
demonstrasi. Tak lama kemudian, kehadiran massa diterima anggota dewan
terhormat melalui dialog yang dipimpin Kurni Ramadhan SE, legislator utusan
PPRN Dapil satu. Kurnia Ramadhan cukup tanggap
terhadap aspirasi massa aksi.
Karena
itu, pihaknya akan menyampaikan keluhan massa aksi kepada unsur pimpinan dewan.
Kemungkinan besar, warga ini akan mendapatkan perhatian secepatnya dari
pemerintah yang ditanggulangi dari dana bantuan sosial (Bansos). (dym)
