Bima, (SM).- Sebanyak
19 desa yang ada di tiga kecamatan, yakni Donggo, Soromandi dan
Kecamatan Parado, sebagaimana data yang dicuatkan LP2DER Bima melalui program
penguatan kader pembangunan desa yang telah difasilitasinya, ternyata
didominasi warga miskin dan sangat miskin. Tentu beberan data yang disampaikan
saat hearing dengan DPRD Kabupaten Bima Kamis (3/01) telah mementahkan data
yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima dan pemangku kepentingan
data lainnya.
Direktur LP2Der, Ir Bambang Yusuf saat pemaparan di hadapan
dewan dan undangan lainnya, mengaku pihaknya selaku fasilitator dari kader
pembangunan di desa yang tentunya bersentuhan langsung dengan masyarakat
ditingkat grasroot, setelah melakukan analisis di lapangan menyangkut
kesejahteraan masyarakat secara rinci dan menyeluruh, ditemukan data
kesejahteraan masyarakat dalam bentuk digital yang terlihat hingga by name by address.
Meski data yang dihasilkan dari warga langsung, katanya,
tetap menggunakan variable 14 indikator BPS dengan mengedepankan faktor pembeda
yang disepakati masyarakat setempat, data yang dihasilkan tersebut, mampu
menggambarkan secara spesifik riwayat masyarakat di sejumlah desa dimaksud,
mulai dari sejak bayi hingga bentuk pekerjaan dan lain sebagainya. “Dasar data
itulah yang menghasilkan kesimpulan bahwa di 19 desa di tiga kecamatan dominasi
warga miskin dan sangat miskin (meski tidak disebutkan angka data miskin),“
jelasnya.
Kedepan kata dia, akan dilakukan pendataan dan analiasa
yang sama di sejumlah kecamatan lainnya, sehingga dikemudian hari akan
dihasilkan pula data akurat terkait tingkat kesejahteraan masyarakat.
Liputan Koran ini, hearing tersebut dipimpin Wakil Ketua
DPRD Kabupaten Bima, Drs H.Nadjib yang didampingi Komisi IV Ahmad SP, Hj
Mulyati. Disamping itu hadir pula anggota dewan lainnya, seperti H.Mustahid H
Kako, Ahmad Yani, Rajiman serta Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Bappeda,
Statistik. Peserta lainnya, AIPD, Accses, Lumbung NTB serta para peserta kader
desa LP2DER.
Anggota dewan, Hj. Mulyati mengungkapkan,
data yang dihasilkan rekan-rekan LP2DER merupakan ide cerdas. Pemerintah baik
legislatif maupun eksekutif harus segera deal untuk bekerjasama. “Terkait data,
saya sering melakukan pertemuan dengan dinas sosial dan beberapa dinas lain,
Bappeda juga menggunakan dana untuk menyusun RPJMDes data tahun 2005 yang sudah
basi”, cetusnya.
Umar, dari AIPD mengaku, ini adalah
kerja yang luar biasa yang dihasilkan masyarakat, menghasilkan data base yang sebenarnya
ini tanggung jawab pemerintah. Hasil dari kerja menghasilkan data ini patut
kita berikan apresiasi. Ini ide yang luar biasa. Selanjutnya bagaimana
political will dari DPRD, apa data ini mau dipakai atau tidak?
“Pengalaman saya bekerja sudah 1 tahun
di Kabupaten Bima, tentang data sangat memprihatinkan. Data ini faktual, nyata
adanya. Bagi teman-teman DPRD ini memudahkan evaluasi terhadap pencapaian
kinerja SKPD. Hal lain ini menjadi alat ukur pencapaian di RPJMD dan renstra
untuk mengetahui progress pembangunan”, urainya.
Sementara itu, anggota dewan H.
Mustahid, “Kalau saya bisa memberikan masukan bagaimana BPS bisa bekerjasama
dengan NGO seperti LP2DER. Agar mendapatkan data yang akurat dan pembangunan
tidak salah sasaran”, harapnya.
Setelah sesi diskusi berakhir, hearing
tersebut menyimpulkan empat point, yakni
semua peserta sepakat bahwa data yang akan dipakai untuk perencanaan
adalah data hasil klasifikasi kesejahteraan partisipatif yang dihasilkan oleh
kawan-kawan LP2DER dan kader, pemerintah wajib mengalokasikan dana untuk
replikasi, data partisipatif ini harus segera dianggarkan melalui APBD
Perubahan, dan dalam rangka mengakomodir data ini, BPS dapat bekerjasama dengan
NGO atau LP2DER untuk membuat data khusus yang faktual. (ris)
