Pertemuan Simpul Jaringan Lahirkan 7 Rekomendasi

Pertemuan simpul jaringan membahas pelayanan publik

Bima, (SM).- Pertemuan simpul jaringan yang dihadiri sekitar 20 orang peserta dari berbagai LSM yang konsen terhadap pelayanan publik, Humas Setda Bima, dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, termasuk RSUD Bima serta kalangan pers, menghasilkan 8 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kafe Miratun, Kota Bima, Selasa lalu.

Seperti kegiatan sebelumnya, pertemuan tersebut diawali prolog Anas HZ, selaku Koordinator Program Posco Pengaduan Pelayanan Publik dari SOLUD Bima. Kata dia, pertemuan simpul jaringan ini bertujuan, menjaring informasi dari dinas dan pihak terkait tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan public yang diterapkan masing-masing SKPD. “Selain itu, tujuannya guna mendapatkan saran-saran atau solusi yang perlu ditindaklanjuti”, ujarnya.

Anas mengaku, pertemuan ini adalah pertemuan ke-4, yang dimulai pada bulan September. Pertemuan ini merupakan pertemuan kerjasama antara SOLUD, Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) dan Yappika Jakarta. Kebetulan SOLUD dipercaya untuk membuka posko pelayanan publik sejak bulan September sampai Desember, dengan 12 titik posko pengaduan.

Dari awal membuka posko pengaduan bahwa banyak hal yang ditemui di lapangan. Misalnya, masyarakat masih enggan mengadukan tentang pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selaku penyedia layanan.

Anas menceritakan, sebenarnya di setiap SKPD sudah memiliki ruang khusus untuk mengadukan pelayanan yaitu dengan adanya kotak saran, tetapi bagaimana proses pengaduan yang ada di kotak saran, siapa yang akan mengelola pengaduan tersebut. Kenyataan di lapangan bahwa jika ada pengaduan tentang layanan maka pejabat di masing-masing SKPD saling lempar tanggug jawab. Namun sekarang telah ada PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) yang nantinya akan dibentuk di masing-masing SKPD, kemudian mengelola pengaduan-pengaduan tentang pelayanan.

Liputan SM, usai pengantar dari Anas HZ sesi diskusi dipandu Haerudin Parewa selaku relawan yang membuka Posko Pelayanan Terpadu di Kecamatan Woha. Dari hasil diskusi yang berlangsung sekitar dua jam itu, pertemuan simpul jaringan menghasilkan delapan rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

Rekomendasi tersebut, antara lain mendorong SKPD membuat tim pelayanan pengaduan yang kemudian disosialisasikan kepada publik, mendorong pemerintah untuk berkomitmen mewujudkan Pelayanan Publik yang prima, hearing dengan DPRD.

Point selanjutnya, mendorong pemerintah untuk membuat Perda yang khusus mengatur Pelayanan Publik, SKPD didorong untuk membentuk tim khusus yang menangani pengaduan dan mensosialisasikannya, membuat Standar Pelayanan Informasi Publik (SPIP) seperti Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP). Selanjutnya, mendorong DPRD untuk memaksimalkan fungsi kontrolnya, khusus pada pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. (sam)