Bima, (SM).– Ketua Umum IMM Cabang Bima,
Firmansyah, mengkritisi bertambahnya anggaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Bima dari rancangan awal 13,751M menjadi 14,751 M. Kata
dia, ini merupakan bentuk penghianatan para anggota DPRD Kabupaten Bima kepada
seluruh masyrakat yang ada di Kabupeten Bima
Firman menilai, penambahan alokasi anggaran untuk
anggaran dinas DPRD Kabupaten Bima itu sangat bertolak berlakang dari kinerja
yang dipertontonkan wakil rakyat selama ini. “DPRD telah melakukan penyimpangan
fungsi budgeting, dengan memberikan alokasi anggaran yang sangat besar untuk
kegiatan perjalanan dinas”, ujarnya.
Menurut Firman, fungsi anggaran (budgeting) yang
melekatkan pada para wakil rakyat, tidak bisa dipakai untuk men-setting
anggaran yang begitu besar apalagi ada pengalihan dari anggaran mobdis kepala
daerah untuk anggaran dinas para anggota dewan untuk keperluan institusi itu
sendiri. Jika itu terjadi, sama saja kalau DPRD yang merupakan wakil rakyat
hanya mementingkan dirinya sendiri, bukan rakyat yang diwakilinya.
"Ini namanya pengkhiatan terhadap rakyat yang diwakili mereka. Tentu saja semua rakyat akan marah karena dana yang besar itu justru dipakai untuk perjalanan dinas yang selama ini tak jelas manfaat dan bentuk pertanggungjawabannya terhadap kinerja mereka, bukan dialihkan untuk penanggulan giji buruk di Kabupaten Bima misalnya," tegas Firman.
"Ini namanya pengkhiatan terhadap rakyat yang diwakili mereka. Tentu saja semua rakyat akan marah karena dana yang besar itu justru dipakai untuk perjalanan dinas yang selama ini tak jelas manfaat dan bentuk pertanggungjawabannya terhadap kinerja mereka, bukan dialihkan untuk penanggulan giji buruk di Kabupaten Bima misalnya," tegas Firman.
Ia menambahkan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap
DPRD. Seharusnya, dengan kewenangan budgeting yang amat luas, Dewan mampu
menekan sekecil mungkin beban anggaran untuk sekadar program 'jalan-jalan'
semata. Apa yang dilakukan saat ini cenderung merupakan pemborosan massal di
mana para anggota Dewan harus mempertanggungjawabkan hal ini kepada publik.
"Anggaran perjalanan dinas ini membuktikan Dewan tidak pro publik. Coba
tanya, apa sebenarnya manfaat perjalanan dinas itu untuk rakyat," katanya.
Saat ini, justru masyarakat mendambakan adanya alokasi
anggaran yang cukup untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan,
akses infrastruktur dana layanan mudah berkualitas. Seharusnya, dengan menekan
biaya perjalanan dinas, dana tersebut bisa dialokasikan untuk mendukung program
pro rakyat yang nyata-nyata dikeluhkan dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.
"Masyarakat menjerit soal mahalnya pendidikan,
buruknya infrastruktur di pinggiran, layanan kesehatan yang tak merata dan
kebutuhan lain yang lebih prioritas," tandasnya. (sam)
