Bima, (SM).- Menyikapi sejumlah persolan yang tengah
terjadi akhir-akhir ini, pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang
Bima yang dipimpin langsung Ketuanya Firmasyah, Kamis (11/10) mendatangi Bupati
Bima di kantornya, KLK Bima untuk beraudensi dan meminta kejelasan.
Beberapa persoalan yang ditanyakan IMM, diantaranya, masalah
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 10 persen yang dibebankan pada masyarakat. IMM
menilai PPJ merupakan pungutan sepihak tanpa dibarengi pelayanan yang maksimal.
Juga, anggaran yang begitu besar dari PPJ oleh Pemkab Bima digunakan untuk apa
saja. Termasuk tidak maksimalnya lampu penerangan jalan yang tidak diperbaiki,
padahal ada anggaran ratusan juta per tahun, untuk pemeliharaan lampu jalan.
Persoalan berikutnya yang ditanyakan IMM, terkait pengadaan
kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat. Membludaknya jumlah kendaraan
baru yang diadakan Pemkab Bima diperuntukan siapa saja? Lantas kendaraan dinas
sebelumnya dikemanakan?
Lain persoalan disampaikan IMM yang membutuhkan penjelasan
Bupati, menyangkut maraknya tindakan anarkisme akhir-akhir ini di tengah
masyarakat. Seperti apa langah konstruktif yang ditempuh pemerintah, baik
penanggulangan hingga penyelesaiannya.
Masalah yang tidak kalah menariknya disampaikan IMM,
persoalan keluhan warga pasien terhadap pelayanan RSUD Bima, hingga meregang
nyawanya dua pasien. Pada ranah ini, IMM meminta kejelasan Bupati Bima sebagai
pembina dan penanggung jawab seluruh instansi lingkup Pemkab.
Sejumlah persoalan yang dikemukakan IMM Cabang Bima,
dijelaskan satu persatu oleh Bupati Bima, H Ferry Zulkarnaen ST. Mulai dari
PPJ. Kata Bupati, miliyaran anggaran yang dihasilkan dari Pajak Penerangan
Jalan, telah dan bisa digunakan apa saja kebutuhan yang menyangkut hajat hidup
dan kesejahteraan masyakat, termasuk salah satunya membayar beban listrik yang
ditanggung Pemda saat ini. ”Bisa digunakan untuk kebutuhan seluruh sektor yang
ada, mulai dari membeli kambing hingga kebutuhan infrastruktur pembangunan,“ ujar
Ferry.
Sementara soal tidak berfungsi maksimalnya lampu jalan di wilayah
Kabupaten Bima, Bupati berjanji akan dikomunikasikan dengan PLN Cabang Bima.
Dulu alasan tidak berfungsi maksimalnya lampu jalan, jelasnya, lebih
dikarenakan kurang daya listrik dari PLN. ”Dengan telah bertambahnya cadangan
daya yang dimiliki PLN, saya akan komunikasikan agar bisa berfungsi sebagaimana
mestinya”, jawabnya.
Sedangkan pengadaan kendaraan dinas (randis), jelas Bupati,
Randis yang diperuntukkan bagi Kepala Sekolah di sejumlah kecamatan pada
anggaran pengadaan 2000-2002 akan diputihkan alias dihapus. Oleh karena itu
perlu dan dilakukan pengadaan kembali pada anggaran 2012 ini. Untuk itulah
pemerintah, kata Ferry, membeli kendaraan dinas baru, sebelum penghapusan aset
dilakukan. Jelas Bupati, pengadaan 400 unit motor di tahun 2011 dan 400 unit
tahun 2012 diperuntukan bagi 500 Kasek, Kades dan Sekdes. Sementara untuk kendaraan
roda empat, katanya, juga penggadan yang sama. “Kendaran roda empat usia di atas
lima tahun,
harus dihapus. Tidak ditender karena ada lembaga pusat yang menangani pengadaan
seluruh daerah,“ terangnya.
Menjawab seringnya terjadi tindakan anarkis, kata Bupati, pemerintah
tetap konsisten mencari jalan keluar baik pencegahan hingga penanggulangannya.
Semisal pencerahan pada masyarakat. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
“Tidak hanya pemerintah, peran serta tokoh masyarakat dan seluruh elemen lainnya,
menjadi kata kunci terciptanya suasana kondusif di daerah ini,“ harapnya.
Lalu mengenai keluhan warga terhadap pelayanan RSUD, Bupati
menytir penjelasan Direktur RSUD, dr HM Ali, bahwa untuk almarhum Iwan Abdullah (30) pasien warga asal Desa Piong
Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang menghembuskan nafas pada Kamis malam
beberapa waktu lalu, sama sekali tidak terjadi malpraktek.
Almarhum, kata
Bupati merunut pejelasan RSUD Bima, telah ditangani secara baik sesuai prosedur
pelayanan dan telah dilayanai sesuai standar. Adanya keluhan keluarga atas
pencabutan infus (cairan) pada pasien yang tengah kritis dan membutuhkan
pertolongan medis segera, juga sesungguhnya almarhum saat ditangani, menolak
dan berontak untuk diinfus, mungkin karena pengaruh sakit yang diidap korban,
yakni akut hati yang begitu kritis.
Masalah Kartu
Keluarga (KK) yang dikeluhkan keluarga pasien, sebagai penghalang dan alasan
klasik pihak RSUD hingga tidak memberikan pelayanan maksimal, juga dijawab,
hanya terjadi miskomunikasi antara keluarga pasien dengan pihak medis setempat,
kata Mulyati merunut penjelasan Direktur RSUD Bima.
Sementara kasus
yang dialami Fety Nurisari (20) warga Rabadompu yang mengidap kanker mulut
rahim stadium IV komplikasi Anemia (kurang darah) sebagaimana penjelasan pihak RSUD
Bima, jelas Bupati, terjadi miskomunikasi soal penyampaian golongan darah
almarhumah yang mesti dicari pihak keluarga. Pada lembar diagnosa darah,
tertulis golongan “A”. sementara oleh keluarga dicari golongan darah “AB”. (SM.08)
