Kota
Bima, (SM).- Belakangan ini masyarakat kerap kali mengkritisi kebijakan Pemerintah
Kota Bima terutama kaitan pembangunan Lapak PKL dan kegiatan tambang Marmer,
kini giliran Walikota yang protes rakyatnya.
“Masyarakat jangan hanya pandai protes, tetapi juga bisa memberikan solusi,” pinta
Walikota Bima HM Qurais H Abidin menanggapi protes masyarakat atas kebijakan pemerintah,
di sela-sela membuka kegiatan pelatihan, Selasa kemarin.
Ada
dua kebijakan Pemerintah Kota Bima yang acap kali menuai kritikan dari
masyarakat, yakni pembangunan Lapak PKL permanen di lapangan Pahlawan raba Bima
yang dianggap alihfungsi dan tambang Marmer.
Walikota
menyoroti aksi protes sejumlah masyarakatnya mengenai dua kebijakan itu. Tidak
masalah jika kebijakan yang diambil mendapat reaksi masyarakat, tapi akan lebih
indah jika yang protes juga menawarkan solusi dengan perbaikan.
“Tidak
mungkin menolong orang yang tenggelam, padahal dirinya sendiri tidak bisa
berenang,” sorotnya.
Walikota
mencontohkan ketidakmampuan masyarakatnya memberikan solusi soal pembangunan
Lapak PKL. Saat memanggil masyarakat setempat, keluhnya, untuk berdialog dan
bertanya lokasi lain yang dianggap representatif untuk di bangun Lapak di
sekitar lapangan Pahlawan, perwakilan warga hanya terdiam dan tidak berkata-kata.
“Saya
tanya di mana tempat lain untuk dibangun Lapak. Mereka tidak bisa memberikan
tawaran dan jawaban. Semua terdiam. Yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan
rakyat. Lapak yang dibangun juga tidak untuk mengalihfungsikan lapangan,”
tegasnya.
Menurut
Walikota, hanya memperindah kondisi Lapak sebelumnya yang nampak kumuh. “Hanya
itu saja, tidak ada tujuan lain. Karena memberikan ruang untuk warga berjualan
juga sangat membantu mereka untuk meningkatkan perekonomian”, ungkapnya.
Jika
nanti penggunakan Lapak tidak sesuai fungsi yang ditargetkan Pemerintah Daerah
selama 6 bulan pertama, maka bangunan Lapak bisa digeser. “Nanti kalau ada
masalah selama enam bulan pertama, kita stop,” janjinya.
Kritikan
elemen masyarakat atas kegiatan tambang Marmer juga ditanggapi Walikota Bima.
Saat melakukan aksi oleh puluhan orang mengaku diri mewakili seluruh
masyarakat. “Padahal belum tentu seluruh warga Kota menolak tambang Marmer,”
cetusnya.
Aksi
protes elemen masyarakat yang hanya pandai mencaci maki pemerintah, juga
diprotes Walikota. Kata dia, tak ada satupun yang mampu menawarkan solusi agar
batu Marmer di Kelurahan Oi Fo’o dipergunakan untuk apa.
“Batu
Marmer yang kita miliki itu mau dijadikan untuk apa, jika tidak dikelola untuk
kesejahteraan rakyat. Kebetulan ada investor yang mau beli, ya kita fasilitasi untuk kepentingan
rakyat,” paparnya.
Upaya
meningkatkan perekonomian masyarakat, jelasnya, tidak harus mendatangi dari
rumah ke rumah. Jika potensi daerah tidak dimanfaatkan dengan baik, jangan
harap kesejahteraan rakyat bisa tercapai. (SM.07)
