Bima, (SM).- Hingga Rabu (15/8) tim Banggar DPRD Kabupaten Bima dengan Banggar
Pemkab Bima belum juga sepaham dengan draf KUA-PPAS perubahan APBD 2012 yang
diajukan setelah dilakukan revisi berkali-kali. Rupanya tim Banggar Pemkab Bima
kelabakan menghadapi ‘serangan’ tim Banggar DPRD Kabupaten Bima yang mencoba
menggali laporan realisasi semester pertama dan prognosis enam bulan ke depan
SKPD.
Rapat Banggar tersebut sebenarnya dimulai sejak
hari Jum’at 10 Agustus 2012. Namun hari pertama dan hari kedua, rapat Banggar
tersebut diskor lantaran pimpinan tim Banggar Pemkab Bima absen hadir dua hari
berturut-turut.
Pimpinan kembali membuka rapat hari Senin 13
Agustus 2012. Rapat baru berjalan sekian menit, harus kembali diskor pimpinan
lantaran KUA-PPAS yang diajukan Banggar Pemkab Bima masih berusia prematur.
Rapat akhirnya diputuskan untuk diskor lagi
hingga hari Selasa, keesokan harinya. Hari Selasa 14 Agustus 2012, rapat
Banggar kembali dibuka, masih dengan acara yang sama. Pada rapat kali ini
Banggar pemkab Bima penuhi kekurangan.
Kekurangan yang dipenuhi Banggar Pemkab Bima
dimaksud yakni laporan realisasi semester pertama APBD 2012 serta prognosis
enam bulan kedepan. Pemkab Bima sampaikan angka global dalam laporan realisasi
tersebut.
Laporan angka global semester pertama terhadap
realisasi APBD 2012 tersebut menuai kritikan pedas dari anggota Banggar DPRD Kabupaten
Bima yang menilai banyak terjadi perbedaan antara angka dalam APBD dengan angka
global dalam laporan semester pertama tersebut.
Rapat hari Selasa tersebut disimpulkan lagi
untuk diskor hingga keesokkan harinya untuk member waktu banggar Pemkab Bima
untuk revisi laporan realisasinya. Hari Rabu 15 Agustus 2012, rapat Banggar
bersama dibuka lagi.
Namun pada akhirnya pimpinan rapat menyimpulkan
kalau rapat tersebut harus diskor untuk memberikan waktu Banggar Pemkab Bima
untuk merevisi laporan realisasi semester pertama APBD 2012.
Pada awal pembukaan rapat Banggar kemarin,
anggota Banggar DPRD Kabupaten Bima Fahrirrahman mengkritisi tidak
dicantumkannya dana hibah Pemerintah Australia senilai Rp1 milyar dalam laporan
semester pertama Dinas PU.
Padahal, kata dia, dalam KUA-PPAS RAPBD tahun
2013 sudah disepakati dan telah dicantumkan dana hibah tersebut senilai Rp1
milyar.
Kritikan Fahrirrahman itu, diamini M.
Aminurllah. Maman -sapaannya-, pertanyakan naskah hibah dari Pemerintah
Australia atas dana Rp1 milyar tersebut. “Naskah hibah dana 1 milyar ini
mana?,” tanyanya.
Asisten II Setda Bima H. Taufik H.AK yang jadi
juru kunci tim Banggar Pemkab Bima buru-buru mencoba tangkis pertanyaan kedua
duta PAN itu. “Kaitan dana bantuan Australia, pada prinsipnya ada dan
berkelanjutan,” imbuhnya.
Maman kemudian memotong upaya klarifikasi ‘juru
kunci’ tim Banggar Pemkab Bima itu. “Kita tidak pernah membahas baik pada
tingkat Banggar maupun di Komisi kaitan program dana hibah tersebut,” kritiknya
lagi.
Karena saat itu, anggaran yang diusulkan
Pemerintah sendiri dalam bentuk gelondongan. Saya minta program itu jangan
dilaksanakan dulu, harus dikembalikan dulu ke Banggar atau komisi Dewan,”
pintanya.
H. Taufik sepakat dengan permintaan Maman
tersebut. Kata dia, pihaknya sepakat kalau program dari dana hibah Rp1 milyar
dari Pemerintah Australia itu dibahas dulu pada tingkat Komisi dan Banggar
sebelum dilaksanakan. (SM 06)
