Bima, (SM).- Insiden penyegelan ruang kerja dan coretan yang
terkesan menghina Ketua DPRD Kabupaten Bima H.Muchdar Arsyad, bakal berbuntut
panjang. Insiden penyegelan serta coretan pada dinding sekitar ruang kerja duta
Partai Golkar, Kamis (31/5) dilakukan massa yang menamakan diri tim Zaman
Bersatu.
Ketua DPRD Kabupaten Bima H.Muchdar Arsyad yang dikonfirmasi, mengakui
dirinya telah melaporkan insiden penyegelan serta coretan yang terkesan
menghina tersebut pada Polisi. “Sudah saya laporkan pada Polisi. Saat ini saya
masih menunggu hasil penyelidikan Polisi. Saya tidak terima kalau dihina secara
pribadi,” ucapnya, Sabtu (2/6).
Dirinya melaporkan pada Polisi karena tidak menerima massa menghina dirinya
secara pribadi. Menurut dia, persoalan tersebut adalah persoalan lembaga, bukan
persoalan pribadi. “Masa minta audensi pada waktu, hari yang bersamaan dengan
pelaksanaan rapat paripurna. Wajar kalau saya tolak dulu audensi, karena kita
ada rapat paripurna,” timpalnya.
Surat permintaan audensi tersebut dikirim kepada pihaknya hari Rabu yang
intinya meminta audensi pada hari Kamis. Namun, Kamis pada jam yang sama ada
rapat paripurna. “Seharusnya mereka mengonfirmasikan dulu pada kita kapan waktu
lowong. Tidak serta merta mereka yang tentukan jam maupun harinya. Kita kan
banyak agenda,” kilahnya.
Secara pribadi, dirinya sangat menyesalkan aksi penyegelan ruang kerjanya
tersebut. “Inikan ruang kerja saya. Tidak ada angin tidak ada hujan, datang
langsung segel,” sesalnya.
Disinggung soal surat tim Zaman Bersatu yang meminta Komisi terkait DPRD
Kabupaten Bima memanggil KPUD Kabupaten Bima atas sengketa Pemiluka 2010, Ia
mengaku telah ditindaklanjuti ke Komisi terkait.
Hingga Sabtu (2/6) pukul 09.00 wita hampir semua dinding ruangan ketua DPRD
Kabupaten Bima H.Muchdar Arsyad dipenuhi coretan yang terkesan penghinaan. Antara
lain kalimat yang ditulis massa yang kecewa tidak diindahkan untuk audensi
kaitan sengketa Pemilukada Kabupaten Bima tahun 2010 yakni ‘ini bukan
ruangan ketua dewan, ini ruangan monyet’ .
Tulisan tersebut dipilox dengan warna merah oleh massa dibawa komanda
Abdullah Kalate dkk. Beberapa staf Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten
Bima tidak mengetahui adanya coretan tersebut. Ada juga yang mengumpat para
pelaku coretan dan dinilai tidak manusiawi.
Salah seorang anggota DPRD, Ahmad M. Saleh menilai, munculnya reaksi massa
trsebut bagian dari rasa kepercayaan rakyat terhadap Ketua Dewan yang sudah
luntur. “Jangan karena ego pribadi, kepentingan politik lembaga yang terhormat
ini yang menjadi sasaran. Harusnya pimpinan Dewan bisa meminic munculnya
peluang konflik,” kesalnya.
Duta PDIP itu mengingatkan pada pimpinan Dewan agar tetap menerima apapun
bentuk aspirasi yang disampaikan masyarakat apakah melalui surat maupun tulisan
(surat). “Contohnya seperti ini,” paparnya.
Ada atau tidak unsur pelanggaran, bukan menjadai kewenangan kita. Itu
merupakan ranah hukum. Kita wajib menerima apapun bentuk aspirasi dari
masyarakat. Wajib hukumnya,” tegasnya. (SM
06)
