Dompu, (SM).- Gejolak
sosial Kabupaten Dompu pasca pengumuman 27 kelompok ternak sapi yang lolos
sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) melalui dana APBD 1 tahun 2012, kian
memprihatinkan.
Kondisi demikian terjadi karena
menguat dugaan penyimpangan dan manipulasi terhadap penetapan nama kelompok
ternak penerima Bansos, lantaran tidak mengacu pada hasil scoring
nilai verifikasi Kabupaten dan Provinsi. Apalagi belakangan, data scoring
nilai tersebut telah menyebar ke masing – masing kelompok ternak di Kabupaten
Dompu.
Pada Sabtu (02/6) puluhan orang massa kelompok tani
ternak kembali menggelar aksi psontanitas di Dinas Peternakan Dompu. Mereka
awalnya menyisir keberadaan Kadisnak Dompu Ir,Fakhruddin baik di sejumlah
ruangan bahkan sampai di halaman kantor. Namun upaya massa gagal, karena dia tidak masuk
kerja. Reaksi massa
tampak tak terkendali, apalagi dominan dari mereka adalah masyarakat awam yang
sebelumnya belum pernah terlibat unjuk rasa. Tak heran jika mereka mengeluarkan
bahasa kotor untuk menghujat Kadisnak Dompu.
Yang nampak menemui massa hanya
Sekretaris Disnak saja. Karena menganggap tak penting, makanya massa tak menghiraukan
keberadaan pejabat nomor dua (Sekretaris) di instansi tersebut. Beberapa
personil kepolisian Resort (Polres) Dompu, tampak bersiaga disekitar
tempat aksi untuk mengaja berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan.
Terlihat beberapa pentolan massa
diantaranya Bari pengurus kelompok tani ternak Doro Mbolo Kandai I Kecamatan
Dompu, Abdul Munir pengurus kelompok ‘Ruma Tua’ Desa Kareke, Kecamatan
Dompu dan Saminun Ketua kelompok Makmur Kelurahan Monta Baru,
Kecamatan Woja.
Sebagai pemicu aksi massa kali ini,
karena Disnak Dompu mengeluarkan pengumuman 27 nama kelompok penerima
Bansos dengan menempal di papan mading. Pengumuman itu dikeluarkan mulai hari
Jum’at (01/6) atau tiga hari setelah Provinsi menetapkan kelompok yang lolos
dan nama kelompok tampak tak ada perubahan.
Beralih dari Disnak, massa pun dengan
beringasnya menuju ke gedung DPRD. Mereka menyampaikan orasi selama beberapa
menit. Kehadiran massa
di terima oleh dua orang Pimpinan DPRD Dompu yakni Iwan Kurniawan SE, M.AP dan
Drs,H.Hidayat Ali.
Dalam dialog tersebut, massa membeberkan data
dugaan penyimpangan yang dilakukan pihak Disnak Dompu dalam menetapkan kelompok
penerima bantuan. Bahkan massa
juga menyerahkan data nominatif provinsi yang disertai hasil scoring
Kabupaten.
Massa menuntut agar DPRD Dompu
mengeluarkan rekomendasi untuk ditujukan kepada Disnak Provinsi supaya
membatalkan kelompok yang ditetapkan sebagai penerima dana Bansos tahun ini,
sebab proses penetapan tidak sesuai prosedur dan mekanisme diantaranya tidak
mengacu pada hasil scoring dan pedoman umum (Pedum) pembentukan kelompok ternak
yang dibuat oleh Disnak. “Kami minta pada DPRD Dompu agar mengeluarkan
rekomendasi pembatalan penetapan kelompok ternak penerima dana Bansos dari
Provinsi NTB tahun 2012,” tandas Bari.
Setelah menganalisis data yang
disampaikan massa selama beberapa menit,
akhirnya kedua unsur pimpinan DPRD Dompu tersebut menerima tuntutan massa kelompok tani ternak
dan akan segera mengeluarkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Disnak
Provinsi. ‘’Kami akan mengeluarkan rekomendasi secepatnya,’’ujar Iwan
Kurniawan. (SM.15)
