Dompu, (SM).-
Massa Koalisi Rakyat Bersatu (Kobra) kembali menggelar unjuk rasa di DPRD
Kabupaten Dompu, Senin (18/6) guna menuntut penyelesaian terhadap berbagai
persoalan daerah yang mereka anggap sangat krusial.
Seperti masalah
kejelasan investasi pertambangan, pengelolaan keuangan pemerintah yang
terindikasi kurang transparan serta beberapa agenda rakyat pada DPRD Dompu yang
belum terselesaikan secara tuntas.
Aksi unjuk rasa
dibawa Kordinator, Iwahyuddin Boy mulai berlangsung sekitar pukul 09.00 wita,
mendapat pengawalan aparat kepolisian. Saat itu, massa Kobra langsung
berkonsentrasi di halaman gedung DPRD Dompu. Iwahyuddin Boy dan Bonda Yunarto
dua pentolan massa ini berorasi mengungkapkan berbagai persoalan daerah yang
dianggap perlu segera disikapi secara serius oleh unsur pemerintah daerah, baik
Bupati Dompu maupun legislativ setempat.
Menurut massa, dalam
kebijakan investasi pertambangan khususnya terhadap pemberian Ijin Usaha
Pertambangan (IUP) bagi PT Pasifik Geo Energi yang bergerak dalam bidang
pembangkit tenaga listrik panas Bumi di Kecamatan Hu’u melalui keputusan Bupati
Dompu, telah tertuang hak dan kewajiban perusahaan terhadap daerah.
Salah satu kewajiban
perusahaan yang terikat dalam surat kerjasama diantaranya, perusahaan wajib
memberikan royalti kepada pemerintah daerah sebesar 5 persen pada waktu enam
bulan kegiatan eksplorasi berjalan.
Akan tetapi, Kobra mensiyalir
bahwa PT Pasifik Geo Energi belum menunjukan niat baiknya untuk membayar
royalti dimaksud. Karena demikian, Iwahyuddin Boy bersama rekan massa aksi
lainnya menuntut ketegasan Bupati bersama pihak dewan agar meninjau
kembali keberadaan perusahaan tersebut. “Kami minta Pemerintah Daerah segera
meninjau kembali keberadaan PT Pafisik Geo Energi. Apakah perusahaan itu masih
layak melakukan aktifitas eksplorasi pertambangan di wilayah Kabupaten Dompu”, jarnya
Iwahyuddin.
Disamping itu, Kobra
juga mempertanyakan mengenai kejelasan tentang prinsip pengelolaan keuangan
daerah terutama soal penerapan dana penyertaan modal antara lain pada lembaga
perbankan. Kobra menyarankan agar kebijakan terkait penanaman modal dilakukan
secara transparan serta mengacu pada aturan hukum yang berlaku sehingga
kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan yang dapat merugikan keuangan
daerah.
Beberapa menit berorasi,
massa Kobra di terima oleh Pimpinan dan unsur Komisi dewan setempat
melalui dialog. Setelah menyerap aspirasi massa aksi, Iwan Kurniawan SE,
pimpinan DPRD Dompu belum dapat memberikan kesimpulan terhadap berbagai
tuntutan massa, lagipula pihaknya harus menghadirkan sejumlah pihak
terkait dengan persoalan tersebut. Karenanya dewan berjanji akan mengagendakan
ulang dialog dengan Kobra pada Rabu pekan ini. (SM.15)
