Ratusan kelompok
tani ternak rata – rata pernah mendapatkan pembinaan dari pihak Dinas
Peternakan Dompu agar membangun kegiatan secara provesional supaya memperoleh
bantuan sosial berupa sapi, tapi faktanya Dinas Peternakan (Disnak) Dompu tidak
konsisten dengan ketentuan yang mereka buat. Berikut Catatan Dedi Suryadi
Masyarakat Dompu terhipnotis oleh program pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten terkait bantuan sosial (Bansos) berupa ternak sapi. Program tersebut terhitung sudah berjalan dalam dua tahun terakhir. Antusias masyarakat membangun kelompok ternak di desa/kelurahan mulai dari kota hingga ke pelosok Desa.
Membentuk kelompok tani ternak
bukan hal yang mudah. Mereka butuh pengorbanan dan kerja keras. Disamping
memiliki lahan, harus ada kandang yang layak dan kebun bibit, aula pertemuan,
kandang jepit, serta sarana pendikung lainnya. Lagi pula, Disnak Dompu
menerbitkan ketentuan petunjuk standar kelompok yang layak memperoleh
bantuan.
Dari itulah, para kelompok
berkompetisi secara sehat tanpa mengenal jumlah materi yang harus dikeluarkan,
dengan harapan bisa mendapatkan penilaian yang lebih baik dari tim verifikasi
kelompok tingkat Kabupaten dan Provinsi NTB. Sebab pengatahuan mereka, itu
syarat mutlak untuk mendapatkan Bansos ternak sapi. Hal demikian mereka lakukan
berbulan – bulan bahkan lebih daripada itu.
Selain mengacu pada petunjuk
tenis dari Disnak, pengurus dan anggota kelompok tetap mendapat pembinaan
secara tehnis oleh petugas lapangan guna memacu motivasi atau semangat mereka.
‘’Saat tim verifikasi turun menilai kelompok ternak, mereka tetap memberikan
bimbingan agar profesional. Sebab kata tim, hasil penilaian mereka merupakan
syarat bagi kelompok yang akan menerima bantuan,’’ujar Syafar Ketua Kelompok
Doro Mbolo dengan scoring nilai tertinggi pertama tingkat Kabupaten Dompu yakni
790.
Namun Dinas Peternakan (Disnak)
Kabupaten terindikasi tidak konsisten dengan pernyataan dan aturan
yang dibuat. Masyarakat yang membangun kelompok seolah dikebiri dengan hal itu.
Menguatnya kepentingan pribadi membuat Disnak tidak obyektif dalam
menetapkan kelompok yang menerima Bansos.
Faktanya, scoring nilai
hasil verifikasi tim kabupaten dan Provinsi NTB terhadap kelompok dilapangan,
justru dijadikan sebagai kertas usang yang tidak bernilai apa - apa. Malah,
dari 27 kelompok penerima bantuan, 3 diantaranya diduga fiktif. Padahal
masih banyak kelompok yang layak sesuai hasil scoring, tapi tidak terkafer
dalam program itu.
Parahnya lagi, kelompok
dengan perengkinan nomor satu, dua dan tiga tingkat Kabupaten tidak
diloloskan, hanya karena mementingkan kelompok dengan csoring nilai
terendah. Lucunya lagi, Disnak Dompu berusaha menutupi dugaan penyimpangan
tersebut dengan cara mengumukan sejumlah kelompok yang lolos melalui media
online yang hampir sebagian masyarakat Dompu belum mengatahui
alamat websitenya.
Disnak berusaha lempar ‘batu
sembuyi tangan’ dengan dalih kebijakan Provinsi yang menetapkan kelompok
tersebut. Namun tak sedikit anggota tim verifikasi Kabupaten dari Disnak itu
sendiri yang tidak ingin disebutkan namanya, menolak alasan tersebut, karena
tidak sesuai realita yang sebesarnya.
Sebab pengakuan tim, kuat dugaan
bahwa Provinsi tidak menginterfensi terlalu jauh soal penetapan kelompok
penerima bantuan dari Dompu dan hanya menindaklanjuti saja hasil kerja tim
verifikasi di daerah. ‘’Kami saja yang ingin lobi ke provinsi agar diloloskan
kelompok kami, malah disuruh minta ke Kadisnak Dompu oleh pihak Provinsi,’’kata
sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.
Wajar saja jika sejumlah kelompok
murka di Kantor Disnak Dompu sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Disnak
Dompu. ‘’Kami melihat penyimpangan syarat nepotisme terhadap penetapan kelompok
tani ternak sudah nyata. Masa kelompok yang ada disamping kelompok kami
diloloskan lantaran ada orangtua Kadisnak di situ. Padahal kelompok lebih bagus
dan nilainya tertinggi kedua di Kabupaten Dompu,’’kata Saminun, ketua Kelompok
Tani Makmur tertinggi kedua dengan nilai 790.
Dompu bergelojak dalam dua tahun
terakhir terkait persoalan ini karena rakyat merasa disakiti. Bukan hal
yang tidak mungkin jika tindakan Disnak Dompu telah menciderai pemerintahan
dibawa kendali Bang-Syam bahkan secara politik. ‘’Kejadian seperti
ini sudah berlangsung dua tahun dan kami merasa dihianati oleh pihak Disnak
Dompu. Apa mungkin Bupati sengaja membiarkan hal ini terjadi,’’tegas Abdul
Munir Sekretaris Kelompok Ruma Tua dengan memperoleh hasil scoring
tertinggi ketiga di kabupaten Dompu yakni 775.
Bentuk ketidak adilan yang
dilakukan Disnak Dompu harus segera dihentikan. Bupati Dompu pun harus bersikap
tegas sesuai dengan otoritasnya yakni meninjau kembali kelompok yang diloloskan
tahun 2012 sebagai penerima Bansos. Terlebih lagi, oknum pejabat yang bermain
dalam persoalan ini harus mendapatkan sanski tegas, sebelum kepercayaan rakyat
terhadap pemerintah saat ini benar – benar akut. “Jika Bupati masih memiliki
rasa adil, maka kami minta agar meninjau kembali kelompok yang lolos tersebut
dan memberikan bansos kepada kelompok yang layak,” tegas Abdul Munir. (***)
