Kota Bima,(SM).- Menyikapi kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang begitu memprihatinkan akibat dari usulan pemerintah yang berkeinginan menaikan tarif dasar Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga terjadi devisit, Wakil Walikota Bima, H.Arrahman mengajak aparaturnya lebih cermat menggunakan anggaran dan bila perlu dilakukan penghematan.
Ajakan itu mengemuka saat Rapat Koordinasi bersama seluruh Kepala Satker lingkup Pemkot Bima, Selasa lalu, di ruang rapat kantor Walikota Bima. Tentu himbauan bernada penegasan itu, berangkat dari hasil penyampaian Pemerintah pusat saat Musrenbang Nasional yang diikuti Wawali beberapa waktu lalu yang menjelaskan kondisi keuangan negara yang begitu memperihatinkan.
Mengutip penyampaian pemerintah pusat saat Musrenbang tersebut, Wawali, bahwa kondisi keuangan pusat terjadi devisit hingga 3 porsen dari nilai APBN tahun berjalan. Tentu akan berimplikasi pada penyediaan anggaran pembangunan disegala bidang. Bukan tidak mungkin, jelasnya saar Rakor, defisit dan kondisi anggaran pusat yang memprihatinkan itu, berdampak pula padaasupan anggaran pembangunan ditingkat daerah, termasuk Kota Bima.
Guna menyikapi kondisi tersebut, jelas Wawali, pemerintah pusat seperti yang terpapar dalam Musrenbang nasional yang dihadirinya, akan menempuh alternatif dengan melakukan rasionalisasi anggaran dan mengoptimalisasi penerimaaan negara diberbagai bidang pemasukan yang sah sesuai aturan perundang-undangan. “Presiden tidak mungkin menutup devisit anggaran dengan menempuh jalur meminjam pada lembaga donor. Pastinya dengan memangkas berbgai bidang pembangunan yang tidak masuk dalam skla prioritas dan urgen tentunya, “Kata Wawali.
Mengantisipasi kondisi itu, Kota Bima sesuai dengan garis yang diamantkan dalam APBD, perlu dan harus melakukan penghematan anggaran semaksimal mungkin pula. Caranya, belanja pegawai diminimalisir sementara belanja publik diutamakan. “Hal-hal pembelanjaan yang tidak perlu bagi aparatur mesti dikurangi, belanja publik tetap diprioritaskan, “ujarnya.
Pada para kepala SKPD, Wawali juga mewarning, beberbagai usulan program yang bertujuan di Departemen (pusat) hendaknya dipikirkan secara matang untuk dilakukan loby. Karena besar kemungkinan anggaran yang diharapkan tidak bisa diperoleh. (SM.08)
