Bima, (SM).- Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Bima melalui Wakil Bupati Drs. H. Syafrudin H.M.Nur, M.Pd melakukan
Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Banjir yang melanda Kabupaten Bima di 5
Kecamatan wilayah selatan. Rapat yang mengikut sertakan Kepala SKPD dan camat
terkait berlangsung di ruang rapat Bupati Bima.
Kabag Humas dan Protokol Setda Bima, Drs
Aris Gunawan kepada SM mengatakan, di tingkat pusat, hadir tim yang dipimpin
Tenaga Pendukung Teknis Pengendalian Operasi pada Direktorat Tanggap Darurat
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Drs. Herry Heryadi yang dua hari terakhir
telah melakukan peninjauan lapangan lokasi banjir.
Dalam laporannya Kepala Dinas PU Ir.
Nggempo menyatakan, banjir yang melanda 5 kecamatan di wilayah selatan
Kabupaten Bima tersebut telah menyebabkan kerusakan infrastruktur jembatan di
Desa Ngali sepa 8 meter dan jembatan Tonggorisa sepanjang 30 meter yang
memang usianya tergolong lama, kerusakan juga terjadi pada tiga DAM.
Kata dia, perbaikan infraktruktur jembatan
akan jadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan.
Rencananya, bentangan Jembatan Tonggorisa yang semula 30 meter akan
diperpanjang menjadi 40 meter dengan lebar 6 meter, demikian pula jembatan
Ngali yang semula 8 meter akan diperpanjang menjadi 15 meter.
“Dengan perpanjangan kedua jembatan ini,
slot jembatan akan lebih tinggi dan tidak mudah tergerus arus air. Di samping
itu, agar lalu lintas transportasi tidak mengalami kemacetan, akan dibuat
jembatan darurat sambil menunggu penyelesaian jembatan permanen",
katanya.
Terkait distribusi bantuan, Kepala Dinas Sosial A. Wahab Usman, SH mengatakan, pada hari I, Sabtu (26/5) instansi yang dipimpinnya bersama BPBD fokus pasa evakuasi dan penyelamatan warga. BPBD melakukan pendataan kejadian bencana dan memberikan bantuan logistik berupa makanan siap saji sejumlah 60 paket dan 30 lembar selimut. “Dinas Sosial memberikan dukungan logistik berupa 0,5 ton beras, 11 lembar selimut dan 11 lembar tikar”, akunya.
Terkait distribusi bantuan, Kepala Dinas Sosial A. Wahab Usman, SH mengatakan, pada hari I, Sabtu (26/5) instansi yang dipimpinnya bersama BPBD fokus pasa evakuasi dan penyelamatan warga. BPBD melakukan pendataan kejadian bencana dan memberikan bantuan logistik berupa makanan siap saji sejumlah 60 paket dan 30 lembar selimut. “Dinas Sosial memberikan dukungan logistik berupa 0,5 ton beras, 11 lembar selimut dan 11 lembar tikar”, akunya.
Selanjutnya pada Ahad (27/5), BPBD masih
melakukan validasi data, gotong royong pembersihan pemukiman warga, distribusi
logistik berupa paket peralatan dapur, paket family kit, makanan siap
saji, makanan tambahan gizi, matras dan tenda gulung/terpal masing-masing 20 paket.
Distribusi logistik juga dilakukan jajaran Dinas Sosial dengan membagikan ikan sarden, 10 dus mie instan, sarung, kain batik, daster dan selimut masing-masing 10 potong. “Dinsos juga bagikan 20 paket makanan siap saji dan 26 lembar matras”, urainya.
Distribusi logistik juga dilakukan jajaran Dinas Sosial dengan membagikan ikan sarden, 10 dus mie instan, sarung, kain batik, daster dan selimut masing-masing 10 potong. “Dinsos juga bagikan 20 paket makanan siap saji dan 26 lembar matras”, urainya.
Kebutuhan pangan warga menjadi perhatian
utama Dinas Sosial Kabupaten Bima. Menurut Wahab, sesuai petunjuk Bupati Bima
dalam 14 hari masa tanggap darurat, kebutuhan dasar masyatakat haris dipenuhi.
"Pada hari Sabtu sore hingga Ahad telah didistribusikan 1000 kg beras dan
makanan siap saji ke Langgudu dan Belo, dan saat ini telah disiapkan 3 ton
beras", ungkapnya.
Lalu, pada Senin (28/5) BPBD melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana melakukan pembersihan sumur warga di Desa Soki dan Diha Kecamatan Belo. Aktifitas lainnya adalah gotong royong lanjutan ruas jembatan yang putus di antara desa Ngali da Lido. “Upaya ini ditujukan untuk mempermudah akses jalan antara Kecamatan Belo-Langgudu dengan melibatkan unsur TNI, POLRI dan masyarakat”, terang Sulhan ST, Kepala Badan Penanggylangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima.
Lalu, pada Senin (28/5) BPBD melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana melakukan pembersihan sumur warga di Desa Soki dan Diha Kecamatan Belo. Aktifitas lainnya adalah gotong royong lanjutan ruas jembatan yang putus di antara desa Ngali da Lido. “Upaya ini ditujukan untuk mempermudah akses jalan antara Kecamatan Belo-Langgudu dengan melibatkan unsur TNI, POLRI dan masyarakat”, terang Sulhan ST, Kepala Badan Penanggylangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima.
Menurut Humas, pada Rakor tersebut, forum
juga mendengarkan laporan Kepala Dinas Kesehatan drg.Hj. ST. Hadjar Yoenoes.
Menurutnya, banjir yang terjadi telah merendam mengakibatkan kerusakan
peralatan seperti yang terjadi di Pos Kesehatan Desa Soki.
Terkait dukungan pasca banjir, Hadjat
memaparkan, Dinas Kesehatan tengah melakukan pengobatan gratis dengan
mendirikan pos kesehatan di masing-masing desa, serta pemantauan sumber air
bersih masyarakat. "Sumur warga yang tercemar banjir telah disebar kaporit
untuk mencegah munculnya wabah penyakit", akunya.
Selain bantuan di atas, BNPB Provinsi NTB
telah menyerahkan terpal/tenda glulung, selimut dan tikar mas-ng-masing 100
lembar kepada warga, dan selanjutnya akan dilaporkan ke Gubernur terkait dengan
dukungan lanjutan Pemprov NTB.
Sementara itu, Drs. Herry Heryadi, Tenaga
Pendukung Teknis Pengendalian Operasi pada Direktorat Tanggap Darurat Deputi
Bidang Penanganan Darurat BNPB mengungkapkan, selama berada di Bima pihaknya
telah melakukan (asessment) untuk melihat langsung apa yang telah dikakukan
pemerintah dan masyakat.
Dalam penanganan bencana ada 3 aspek
penting yang menjadi titik berat, yaitu koordinasi, komando dan pelaksanaan
tanggap darurat. "Pemerintah daerah merupakan ujung tombak pelayanan pasca
bencana. Oleh karena itu diharapkan ada dukungan SKPD agar keadaan bencana
cepat selesai”, ugkapnya.
Menanggapi laporan SKPD teknis, Wabup
mengharapkan, Camat yang belum menyampaikan laporan kerusakan fasilitas agar
segera dindak lanjutinya. Sedangkan
untuk kemudahan akses jalan, Kepala Dinas Perhubungan dan Dinas PU mengalihlan jalur yang rusak. (SM.04)
untuk kemudahan akses jalan, Kepala Dinas Perhubungan dan Dinas PU mengalihlan jalur yang rusak. (SM.04)