Dompu, (SM).- Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar belakangan
ini, membuat anggota Komisi III DPRD Dompu Drs. AW Syafruddin angkat bicara.
Dia meminta Pemda Dompu segera merespon persoalan tersebut dan bertindak
tegas terhadap SPBU yang diduga bermain lantaran memberikan solar bersubsidi
kepada industri yang tidak berhak memperolehnya. “Pemerintah daerah harus
melihat masalah ini secara serius dan mengambil sikap tegas,” pintanya di
depan Gedung DPRD Dompu, Selasa (8/5).
Menurutnya, BBM bersubsidi hanya
diperuntukan bagi masyarakat kelas ekonomi rendah dan itu sudah diatur dalam
perundang – undangan yang berlaku. “Tapi jika BBM bersubsidi dijual kepada
industri dan pengusaha tentu sudah melanggar aturan, pelakunya harus ditindak
agar tidak merugikan masyarakat banyak,” tandasnya.
Menurutnya, BBM non bersubsidi di
Kabupaten Dompu, tidak tersedia di SPBU – SPBU. Mestinya harus ada solusi yang
tepat. Dimana pemerintah dapat memfaslitasi agar tersedia fasilitas pengisian
bahan bakar BBM non bersubsidi sehingga para indutri tidak perlu mengisi
bahan bakar ke Kabupaten Bima. “Dengan memberikan kemudahan seperti itu, para
industri di Dompu tak mengeluarkan anggaran perjalanan ke Bima,” tandasnya.
Kembali dia menjelaskan, sebenarnya
masalah penggunaan BBM bersubsidi yang banyak melibatkan industri sempat
menjadi pembahan menarik di DPRD Dompu, menyusul aksi demo sejumlah aktifif
yang mempresur hal itu. Namun ia mengaku tak tahu perkembangan terkini terkait
persoalan dimaksud. “Tapi pada prinsipnya saya sangat sayangkan jika masalah
itu hanya berhenti ditengah jalan. Apalagi ada embel – embel didalamnya.
Padahal itu menyangkut hak masyarakat yang harus diperjuangkan,” katanya.
Sementara salah seorang aktivis yang
mempersolkan sejumlah perusahaan pengguna BBM bersubsidi, Dedi Kusnadi,
SE membantah jika pihaknya saat ini sudah diam karena telah menerima sejumlah
uang dari para pengusaha seperti yang diisukan belakangan ini. “Aneh saja isu
yang menimpa kami hanya karena kami diam. Misalkan kalau terima uang tutup
mulut jangan sedikit – sedikit,” kelakarnya.
Dia menegaskan, pihaknya sudah
berkali – kali mendesak DPRD agar melanjutkan upaya klarifikasi terhadap
sejumlah perusahaan yang diduga memanfaatkan BBM bersubsidi selama
beberapa tahun terakhir. “Yang belum hadir pada rapat klarifikasi kemarin
harus dihadirkan seperti PT Waskita Karya, Bunga Rakaya dan SPBU O’O,
supaya diklarifikasikan,” pintanya.
Menurutnya, indikasi permainan
antara SPBU dengan industri dalam penyaluran BBM bersubsidi diantaranya
jenis solar dan minyak tanah sangat besar sehingga merugikan masyarakat
miskin yang berhak mendapatkannya.
Bayangkan saja, dalam proyek hotmik
jalan, industri membutuhkan sekitar 50 persen BBM jenis minyak
tanah dan solar sebagai bahan campuran. ‘’Jadi dalam satu tahun saja dapat
dihitung jumlah kerugian negara akibat permianan ini,’’terangnya lagi. (SM.15)
