Bima, (SM).- Aksi demo penolakan rencana pengadaan
Mobil Dinas (Mobdis) Bupati Bima seharga Rp1 milyar dalam RAPBD tahun 2013 yang
kian gencar dilakukan elemen masyarakat dalam tiga hari terakhir ditanggapi
serius. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bima akhirnya sepakat menolak
usulan TAPD Kabupaten Bima tersebut pada rapat bersama tim Banggar DPRD
Kabupaten Bima dengan tim Banggar Pemerintah Kabupaten Bima.
Rapat bersama Banggar sendiri mulai
berlangsung hari Rabu (12/12), namun baru masuk pembahasan pengadaan kendaraan
dinas, salah satunya usulan pengadaan Mobdis Bupati Bima pada hari Jum’at
siang.
Rapat tim Banggar tersebut berlangsung
sangat tertutup. Setiap pintu masuk ruang utama sidang DPRD tersebut dijaga
oleh staf Sekretariat Dewan setempat. Wartawan tidak diperbolehkan meliput
langsung rapat dimaksud.
Pimpinan Banggar DPRD Kabupaten Bima,
H.Muchdar Arsyad yang ditemui usai rapat Banggar mengaku sudah disimpulkan,
Banggar mengurangi usulan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas. “Ada 2
milyar lebih,” ucapnya.
Dalam RAPBD tahun anggaran 2013, total
anggaran yang diusulkan Banggar Pemerintah Kabupaten Bima untuk pengadaan kendaraan
dinas senilai Rp17,6 milyar. Setelah dikurangi Rp2 milyar, yang disetujui Rp15
milyar lebih.
Kata Ketua DPRD Kabupaten Bima itu,
yang dikurangi juga termasuk usulan anggaran untuk pengadaan Mobdis Bupati
Bima. “Selain untuk pengadaan mobil operasional Bupati, ada yang lain juga kita
kurangi,” paparnya.
Sebelum keputusan pengurangan usulan
anggaran pengadaan kendaraan dinas disimpulkan, berbagai elemen masyarakat
melakukan demonstrasi atas rencana pengadaan Mobdis Bupati Bima seharga Rp1
milyar itu.
Demo hari pertama oleh massa Ikatan
Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Bima yang menolak rencana pengadaan mobil mewah
Bupati Bima. Kemudian disusul aksi demo massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Bima. Aksi masa HMI yang menggelar hari Jum’at kemarin itu nyaris merengsek
masuk dalam halaman kantor DPRD Kabupaten Bima yang dalam aula utama tengah
berlangsung rapat Banggar RAPBD tahun anggaran 2013.
Dalam orasi yang
digilir sejumlah aktifis HMI Cabang Bima, pada intinya menolak usulan rancangan
anggaran untuk pengadaan mobil Bupati yang baru tersebut, yang dinilai
sebanding alias sama besarnya dengan anggaran yang direncanakan dikucurkan
untuk penanganan 9000 balita dan anak penderita kurang gizi dan gizi buruk
seantero Kabupaten Bima.
”Dimana hati nurani
pemerintah tanpa melihat kondisi kekinian yang tengah terjadi dimasyarakat
terkait balita dan anak kurang gizi dengan rencana penganggaran yang sama besar
dan nilainya,“ teriak massa aksi sembari menyentil pengadaan kendaraan dinas
mencapai angka Rp 17,6 Miliyar.
Dalam pernyataan
sikap secara tertulis yang dibacakan HMI, terungkap desakan penolakan bukan
saja menyoal mobil dinas Bupati. Sejumlah persoalan lain juga dinyatakan massa
aksi. Diantaranya, menolak pengesahan RAPBD kabupaten tahun anggaran 2013,
mendesak dewan untuk segera membentuk pansus untuk mengusut dugaan korupsi
proyek penimbunan lahan pembangunan kantor bupati. Kemudian mendesak pemerintah
untuk segera menyerahkan sepenuhnya tanah hak rakyat yang dirampas.
Massa HMI kemudian
ditemui oleh dua orang anggota Banggar DPRD Kabupaten Bima, Wahyuddin dan
Sukrin HT, dengan menandatangani kesepakatan penolakan rencana pengadaan
kendaraan dinas Bupati Bima. (ima/ris)
