Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Perjalanan Dinas tak Sebanding PAD

24 Mei 2012 | Kamis, Mei 24, 2012 WIB Last Updated 2012-05-24T05:13:28Z
Kota Bima,(SM).- Sekitar belasan milyar pertahun, uang rakyat yang bersumber dari APBD Kota Bima habis untuk biaya perjalanan dinas staf hingga Walikota serta anggota DPRD. Jika menengok APBD dan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima yang hanya Rp10 milyar pertahun, alangkah tidak sebanding.
Informasi yang diperoleh Suara Mandiri, biaya yang terinci dalam laporan keuangan satu kali kegiatan perjalanan dinas bagi pejabat eselon II atau Kepala Dinas, sungguh mencengangkan. Contoh kecilnya, biaya penginapan dipatok satu malam setara dengan kamar hotel bintang empat.
Semisal, biaya perjalanan dinas tujuan Kota Mataram yang menggelontorkan dana Rp8 juta persatu kali jalan dengan rincian, uang transportasi, makan serta hotel kemudian ditambah uang representasi sebesar Rp500 ribu perhari selama lima hari.
Sementara bayaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bima saat ini kurang lebih 34 SKPD setingkat Dinas dan Badan, belum termasuk 25 anggota DPRD, Walikota, Wawali dan pejabat Sekda. Biaya per SKPD yang berkisar Rp150-Rp200 juta pertahun, akan tembus angka belasan milyar jika dikalkulasi. Belum dihitung biaya perjalanan dinas yang lebih jauh seperti Jakarta dan wilayah sekitar Jawa. Bahkan informasi yang berkembang, anggaran SPPD kerap dijadikan ajang perebutan sejumlah pejabat untuk berbagai kegiatan yang lebih pada hura-hura.
Berdasarkan data rincian APBD Kota Bima tahun 2012, taksiran pos bagi Perjalanan Dinas pejabat Pemerintah secara global berkisar Rp18 milyar. Merujuk angka yang begitu fantastis seukuran Kota Bima tersebut, memunculkan sorotan dari akademisi STISIP Mbojo Bima, Drs.Arif Sukirman MH. ”Besar pasak dari pada tiang,” ucap Arif kepada Koran ini di kampus STISIP Mbojo Bima, Selasa (22/5).
Menurut Arif, capaian PAD Rp10 milyar, tidak cukup untuk perjalanan dinas yang mencapai belasan milyar. Kata dia, alangkah buta mata hati pejabat pemerintah saat ini yang secara ramai-ramai memanfaatkan uang rakyat berkedok perjalanan dinas, padahal bayak kegiatan yang lebih positif bagi kemajuan pembangunan daerah.
Menurut dia, apa yang dihasilkan pejabat selama menggunakan uang rakyat, tidak pernah ada malah moral-moral pejabat kian bobrok. Lugasnya, penghematan anggaran yang selama ini digaungkan Walikota, hal tersebut tentunya menjadi pertayaan bersama. “Uang belasan milyar untuk biaya perjalanan dinas alangkah bijak jika digunakan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat,” sentilnya.
Dicontohkannya, selama ini tidak ada hasil dari kegiatan perjalanan dinas para pejabat, pembangunan jalan di tempat, ketimpangan pengelolaan keuangan malah tambah bobrok serta kinerja aparatur kian hari kian tidak menyakinkan. Dirinya meminta, H.Qurais H,Abidin sebagai Walikota bisa mengkaji ulang keputusannya, dengan manfaatkan addendum untuk merevisi aturan yang mengatur besaran uang perjalanan dinas.
Pejabat terkait yang dimintai data tentang jumlah uang rakyat yang digelontorkan setiap tahun untuk biaya perjalanan dinas, enggan membeberkan, dengan alasan hal tersebut hanya kebijakan Walikota Bima, H.Qurais H,Abidin yang berwenang menyampaikannya. ”Saya lupa angka pastinya, juga saya tidak berani nanti saya ijin dulu sama atasan,” tukas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima, Drs.Muhaimin.
Mengenai informasi biaya Rp8 juta sekali perjalanan dinas, diakui Muhaimin. Namun dirinya menekankan besaran biaya tersebut untuk pejabat setingkat eselon II. Katanya, biaya sebesar itu bukan ditentukan pejabat bersangkutan, namun berdasarkan aturan perundang-undangan yang kemudian ditegaskan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Bima. ”Itu sudah berdasarkan aturan, bukan kita yang ngarang,” jelasnya.
Termasuk biaya untuk sewa hotel setingkat bintang lima sudah berdasarkan aturan begitupun biaya lain-lain. Kemudian mengenai uang tambahan diluar biaya akomodasi dan penginapan yaitu uang representasi, juga diakui Muhaimin. “Lebih jelas mengenai uang tersebut adalah Kepala Bagian Humas,” tandasnya. (SM.08)
×
Berita Terbaru Update