Kota Bima, (SM).- Tingkah pola dan perilaku nakal dengan menilep uang untuk syiar religius semisal lomba MTQ, merupakan tindakan tak terpuji dan tidak semestinya dilakukan aparatur dan abdi negara setingkat lurah. Mestinya pejabat semacam itu perlu ditindak. Begitu penegasan legislator asal Partai Bulan Bintang yang bercokol di Komisi B DPRD Kota Bima, Ahmad Gani SH, menanggapi dugaan penyunatan anggaran MTQ yang terjadi di Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda.
Pejabat nakal seperti itu, tegasnya, tidak boleh dibiarkan dan dimaafkan begitu saja. Mesti diberi warning dan pelajaran dan bila perlu ditindak tegas. Maksudnya, agar pejabat lain tidak mengikuti jejak negatif yang dipraktekan oknum pejabat lurah dimaksud.
Walikota sebagai pembina aparatur yang berwenang langsung, kata Ahmad Gani, mesti mengambil sikap tegas terhadap fenomena pejabat nakal dimaksud. Jangan sampai dibiarkan dan terus menjadi konsumsi serta opini publik, bahwa ada kesan pembiaran atas korupsi yang merugikan negara tersebut.
Dia juga menanggapi, hadiah yang dikeluhkan peserta hingga berujung pada pengembalian itu, merupakan potret buram yang tidak mesti terjadi. Khawatirnya, untuk urusan agama saja terkesan apa adanya dan sekedar menunaikan kewajiban, sementara disisi lain yang bersifat duniawi, acap glamour dan berlebihan. Padahal katanya, porsi anggaran untuk kegiatan agama semisal MTQ, telah dimaksimalisasi, “Toh dikorupsi pula, “sentilnya.
Pihaknya memastikan akan memanggil oknum lurah yang bersangkutan. Rujukannya, bukan saja informasi yang berkembang di media massa tetapi lebih dari itu masyarakat setempat telah melapor dan mengeluhkan pada lembaga dewan.
Ahmad Gani juga senada dengan pernyataan Wawali, bahwa anggaran MTQ sangat sensitif dan menyangkut kaidah agama. “Lurah jangan terlalu ikut campur dalam pembiayaan. Serahkan sepenuhnya pada panitia penyelenggara, tinggal diminta pertanggungjawabanya saja, “ujar legislator yang dikenal cukup vokal ini.
Pula katanya, rakyat tidak akan menutup mata dan seberapa besar anggaran yang diporsikan dalam setiap aitem kegiatan, pasti diketahui. “Pejabat mesti memberi contoh dan tauladan, bukan berbuat yang menyimpang, “tandasnya. (SM.08)
