Kota Bima,(SM).- Sorotan pemotongan dana MTQ yang hampir terjadi di 38 Kelurahan, tak hanya disampaikan masyarakat dan Wakil Walikota Bima. Tapi juga oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sofyan. Menurutnya, dana MTQ untuk Kelurahan harus diserahkan utuh kepada panitia penyelenggara.
Saat ditemui Rabu kemarin, Duta PAN itu mengaku heran dengan tingkah pola Lurah di Kota Bima. Memotong dana MTQ tersebut sama halnya tidak mempercayakan kinerja dari panitia yang sudah dibentuk. “Uang itu utuh harus diserahkan ke panitia. Percuma dong kalau panitia dibentuk, kemudian urusan honor dewan hakam saja harus di ambil alih oleh Kelurahan,” sorotnya.
Feri mengaku, ditambahnya dana untuk penyelenggaraan MTQ tingkat Kelurahan, karena belajar dari pengalaman sebelumnya. Tahun lalu, dengan anggaran masing-masing belasan juta per Kelurahan, dirasa tidak cukup oleh panitia, kemudian beredar lah sejumlah list donatur di beberapa donatur yang tidak terikat, termasuk di lembaga Dewan. Mengingat kurang, DPRD yang memiliki hak untuk menetapkan anggaran dalam APBD, menambah dengan jumlah yang lebih banyak.
“Dulu anggaran untuk Kelurahan belasan juta, Kecamatan sebanyak Rp50 juta. Nah, sekarang sudah ditambah, Kelurahan masing-masing Rp25 juta, kemudian tingkat Kecamatan Rp75 juta, tapi ko’ masih ada pemotongan,” sesalnya.
Mengenai alasan Lurah bahwa dana yang dipotong itu untuk PPH dan PPN, kemudian untuk MTQ tingkat Kecamatan, dinilainya hanya alasan semata. Karena untuk PPH dan PPN, bukan urusan Kelurahan, melainkan urusan petugas pajak. “Kelurahan itu bukan petugas pajak, tapi ko’malah mereka yang repot. Lagi pula pembelanjaan belum dilakukan, tapi pajaknya sudah dipotong lebih dulu. PPH dan PPN juga tergantung besarnya pembelanjaan. Akan dikenakan pajak, jika yang dibelanja diatas Rp1 juta. Lantas bagaimana dengan item yang dibelanjakan itu dibawah Rp1 juta, misalnya Rp950.000,-” tanyanya.
Kemudian mengenai jatah Kelurahan untuk diserahkan pada penyelanggaraan tingkat Kecamatan, lanjutnya, juga dinilai hanya alasan semata. Karena Pemerintah sudah menetapkan dana untuk penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan sebanyak Rp75 juta. “Pada intinya, dana Rp25 juta itu sepenuhnya harus diserahkan ke panitia dalam keadaan utuh,” tegasnya.
Pria yang dua periode menjadi anggota DPRD Kota Bima itu menambahkan, dirinya hanya menginginkan ada transparasi pengelolaan keuangan, bahkan di tingkat Kelurahan. Karena selama ini, Pemerintah Kota Bima selalu menegaskan agar uang tersebut mampu dikelola dengan baik dan transparan. (SM.07)
