Bima, (SM).- Nampaknya,
12 dari 14 honorer Kategori 1 (K1) yang sebelumnya sempat dipersoalkan dan
dianulir oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) lantaran bermasalah dengan administrasi
bahan, bakal dapat terakomodir kembali.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima, Tajuddin,
SH, M.Si yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (8/5), menjelaskan,
sebanyak 70 orang calon honorer K1 yang sebelumnya diusulkan ke pusat,
belakangan terdapat 14 orang yang dinyatakan bermasalah dengan administrasi
pada bahan yang diusulkan. “Memang sebelumnya 14 orang honorer dinyatakan
bermasalah pada administrasinya,” aku Tajuddin.
Saat ini, jelas Tajuddin, Bupati Bima telah menyurati BKN agar
mempertimbangkan kembali kelulusan atau terakomodir kembalinya honorer yang
sempat dianulir tersebut. Karena tingkat kekeliruan pada bahan yang disampaikan
para honorer dimaksud, tidak terlalu fatal dan masih bisa dipertimbangkan untuk
diusulkan kembali.
“Surat Bupati Bima itu saya bawa tangan ke BKN. Dan dalam surat
tersebut Bupati meminta pertimbangan BKN untuk bisa mengakomodir kembali 12
dari 14 honorer K1. Sementara dua honorer lainnya, tidak dapat diusulkan
kembali karena ada mengundurkan diri serta ada yang menggunakan SK palsu,”
jelasnya.
Kapan kepastian penerbitan SK honorer K1? Tajuddin tidak bisa
memberikan kepastian, karena belum ada sinyal dari pusat. Justru, jelasnya,
saat ini pihaknya kembali diatensi oleh BKN untuk kembali melakukan validasi
terhadap data-data yang disampaikan oleh tenaga honorer K1. “Data-data yang
disampaikan oleh 70 honorer K1 tersebut tidak lantas langsung diterima. BKN
masih memberikan atensi kepada kami untuk kembali melakukan validasi dan
pencatatan soal admnistrasi para honorer,” urainya.
Disinggung rekruitmen K1 dan K2 yang disinyalir jadi lahan proyek
BKD dan kelompok-kelompok tertentu, sambil mengumbar senyum Tajuddin mengelak
keras tudingan tersebut. Kata dia, tidak ada celah sedikitpun yang bisa dimanfaatkan
oleh pihaknya dalam pendataan honorer K1 dan K2. Selain itu, Bupati Bima juga
sudah menegaskan kepada semua staf BKD untuk tidak bermain dan memanfaatkan
moment seperti itu.
“Kami memang sudah mendengar isu adanya oknum yang memanfaatkan
momen seperti ini. Tapi hal itu dilakukan oleh oknum diluar kelembagaan kami
dan bukan aparat pemerintah. Nah, kami minta kepada masyarakat untuk
menyampaikan kepada kami jika ada oknum tertentu yang meminta uang atau barang
berharga dengan iming-iming memuluskan masuk dalam K1 atau K2,” pinta Tajuddin.
Disinggung soal nasib honorer K2 yang baru saja mengumpulkan
bahan, pun Tajuddin belum bisa memberikan gambaran yang jelas. Sebab, saat ini
pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan validasi terhadap bahan yang disampaikan
oleh honorer. “Bayangkan saja, bahan belasan ribu honorer harus kami periksa.
Kami harus kerja ekstra untuk melakukan validasi. Namun yang jelas, honorer K2
ini akan melewati proses tes dalam penjaringannya,” tandas Tajuddin. (SM.01)
