 |
| Massa honorer melakukan unjuk rasa secara anarki. Beberapa isi ruangan ajudan Bupati dirusak massa, Senin (23/4), (Foto: Dedy SM) |
Dompu, (SM).- Tenaga honorer di Kabupaten Dompu kembali melakukan aksi anarkis. Senin (23/4), Kantor Bupati setempat dirusak lantaran tuntutan mereka yang meminta rekomendasi Bupati mengenai adanya tenaga honorer K1 yang tidak memenuhi syarat, tidak dipenuhi.
Massa forum honorer dibawak Koordinator Lapangan (Korlap) Epeng, melakukan aksi spontanitas di depan Kantor Pemkab Dompu, saat Bupati bersama tim verifikasi dan validasi data honorer K1 sebanyak 173 yang lolos daftar nominasi BKN di ketuai Plt, Sekda H.Agus Buhari SH, MSI tengah melakukan rapat membahas hasil kerja tim.
Pantauan langsung Koran ini, sekitar pukul 14.20 Wita, puluhan orang yang terdiri dari honorer dan aktivis peduli masalah honorer, terlihat menerobos blokade aparat kepolisian dan masuk ke dalam kantor Bupati.
Aksi massa tampak memanas. Mereka berteriak meminta Bupati keluar dari ruangannya. Bahkan diantara para honorer melakukan pengerusakan yakni memecahkan kaca majalah dinding, merusak dinding lorong terbuat dari triplek dan kayu di ruangan ajudan Bupati, begitupun meja dan kursi berserakan.
Suasana begitu brutal. Sementara di dalam ruangan Bupati terdengar suara para pejabat yang tengah melaksanakan rapat. Akibat kekacauan itu, Bupati berserta para pejabat mengentikan rapat kemudian membubarkan diri melalui pintu khusus disamping Pendopo. Meski demikian, para pejabat yang terbagung dalam tim verifikasi terlihat berkumpul di halaman Mushala Pandopo.
Sungguh memprihatinkan nasib ruangan kantor orang nomor satu di Dompu tersebut. Ruangan stafnya telah acak – acak dan sejumlah dokumen penting berserakan di lantai, akibat keberingasan para honorer yang tidak terkafer dalam data nominatif honorer K1 dari BKN.
Kendati aksi pengerusakan terjadi di depan mata para aparat berwajib, namun mereka terlihat tak kuasa menahannya. Malah terkesan seperti membiarkan hal itu terjadi. “Ini fasilitas negara, kenapa tidak ada satupun aparat keamanan mencegah pengerusakan ini terjadi,” ujar salah satu ajudan Bupati.
Epeng, Agus Salim dan Ibrahim dalam orasinya mengatakan, dugaan penyimpangan terhadap data tenaga honorer K1 cukup kental. Katanya, hasil verifikasi BKD sebanyak 429 orang honorer K1, kemudian data itu dikirim ke BKN Denpasar untuk diverifikasi kembali sehingga data K1 yang dapat dilanjutkan ke BKN Pusat sebanyak 306.
Mereka menduga, listing hasil verifikasi BKN Denpasar sebanyak 306 tidak dikirim ke BKN. Sedangkan yang lolos nomintatif 173 terindikasi muncul ditengah jalan atas hasil dugaan rekayasa ditingkat BKD Dompu. Sebab, tambahnya, informasi yang mereka peroleh dari Ketua Forum Honorer Aruji yang saat ini berada di BKN bersama pihak Pansus DPRD Dompu, BKN menindaklanjuti hasil verifikasi awal yang dilakukan BKD Dompu, sehingga muncul 173 orang honorer yang keluar dalam data daftar nominatif BKN. “Kami ingin mempertanyakan dikemanakan data honorer K1 sebanyak 306 hasil verifikasi BKN Benpasar Bali. Kami menduga data itu tidak disampaikan ke BKN Jakarta,” duga massa honorer.
Terkait dugaan penyimpangan itu, pihaknya meminta pada Bupati Dompu untuk mengeluarkan rekomendasi tentang hasil temuan Tim verifikasi terhadap sejumlah tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan PP 48 tahun 2005 dan Surat Edaran (SE) Menpan tahun 2010. ‘’Kami ingin membawa langsung rekomendasi itu ke BKN agar menganulir kembali sejumlah tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat,’’katanya.
Hingga unjuk rasa berakhir, Bupati tak bersedia menemui massa. Malah, Bupati tak memberikan jaminan akan memberikan rekomendasi yang diminta kepada massa honorer. (SM.15)
