Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Perusak Kantor Bupati Dilapor Polisi

25 April 2012 | Rabu, April 25, 2012 WIB Last Updated 2012-04-25T02:52:58Z

M. Amin, S.Sos
Dompu, (SM).- Pengerusakan sejumlah fasilitas di ruangan ajudan Bupati Dompu saat aksi unjuk rasa honorer Senin (23/4), berbuntut hokum. Kepala Bagian Umum Setda Dompu, M.Amin S.Sos, melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.
M.Amin melaporkan beberapa orang pedemonstran  yang terindikasi terlibat dalam tindak pengerusakan. Laporan disampaikan ke polisi sekitar pukul 16.00 Wita atau beberapa menit setelah kejadian pengeruskan itu berlangsung. “Saya sudah menyampaikan laporan secara resmi tentang pengerusakan itu pada Senin pukul 16.00 wita,” kata M.Amin di ruang kerjanya, Selasa (24/4).

Pria yang akrab disapa Dae Obe ini mengaku, telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian pada Selasa ini yang dibawa langsung petugas Polres Dompu di ruangan kerjanya. “BAP baru saja tanda tangani,” akunya.
Menurutnya, langkah hukum terpaksa ditempuh, sebab  tindakan anarkis yang dilakukan massa honorer sudah berlebihan. Apalagi yang rusak adalah aset Negara yang kebetulan dibawah tanggung jawabnya dalam menyelamatan asset negara.
“Bayangkan saja, tambahnya dalam beberapa pekan mereka menggelar aksi, selalui diakhiri dengan pengerusakan. Mulai dari pintu pagar besi di depan Pandopo dan fasilitas  di kantor Bupati,” ujarnya.
Sementara pihak kepolisian membenarkan bahwa Kabag Umum M.Amin S.Sos telah menyampaikan laporan pengerusakan bernomor Lp/301/IV/2012 tertanggal 23 April.  Pihak yang dilaporkan diantaranya pelaku berinisial A  dkk.
Pemberitaan sebelumnya, dalam unjuk rasa spontanitas yang dilakukan puluhan orang forum honorer Senin (23/4) dibawa Koorlap Epeng berlangsung ricuh. Kericuhan mulai berlangsung sekitar pukul 14.20 wita. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita mereka merangsek masuk ke kantor Bupati Dompu. Mereka melakukan pengerusakan terhadap sejumlah fasilitas kantor. 
Unjuk rasa yang mereka bertujuan untuk meminta Bupati Dompu agar mengeluarkan rekomendasi yang akan mereka bawa langsung ke BKN, supaya BKN menganulir sejumlah nama honorer K1 yang dianggap bermasalah. (SM.15)
×
Berita Terbaru Update