Dompu, (SM).- Mencengangkan nasib lima orang honorer K1 di Dinas
Kesehatan Dompu. Usaha mereka menjadi PNS melalui jalur honorer kategori
satu (K1) terancam pupus, karena kedapatan menggunakan SK Aspal (Asli Tapi
Palsu).
Nama – nama mereka terpampang jelas
di dinding Kantor Setda Dompu, bersama sejumlah tenaga honorer yang bermasalah
lainnya. Itu merupakan hasil kerja tim verifikasi dan validasi yang menelusuri
dugaan manipulasi data honorer yang masuk nominasi BKN K1 sebanyak 173.
Mantan Kepala Dikes Dompu H.
Soehartomo, SKM, M.PPM yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Dompu, Selasa (24/4) secara lantang
menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan SK honor dinas pada tahun 2005.
Namun anehnya, ada nama sejumlah tenaga honorer yang mengantongi SK pada tahun
tersebut. “Yang pasti saya tidak pernah membuat SK honorer pada tahun
2005,” akunya.
Setelah ia telusuri SK yang
dikantongi lima orang tenaga honorer yang masuk nominasi K1, dia pun tak
menepis tanda tangan pada SK itu mirip dengan tanda tangannya. Cuma tanda
tangan itu tak ada yang basah, tapi dalam bentuk foto copy. “Kemungkinan itu
tanda tangan saya. Tapi sudah di foto copy. Saya perkirakan, SK itu SK orang
lain yang saya keluarkan pada tahun berbeda namun direkayasa dengan cara
mengganti nama orang lain dan menempel nama mereka kemudian di foto copy.
Makanya saya bilang itu SK Aspal,” tudingnya.
Saat dimintai klarifikasi oleh tim verifikasi
terkait keabsahan dari SK tersebut, pihaknya memberikan keterangan apa adanya.
Bahkan dia sempat meminta SK yang asli milik lima orang pegawai honorer Dikes,
tapi tak ada satupun yang mampu menunjukannya termasuk pihak BKD Dompu. “SK,
Absensi dan daftar gaji semua hanya foto copy. Malah anehnya, di daftar
gaji, model huruf pada nama mereka beda dengan yang lain. Ini saja sudah
menunjukan ada yang janggal,” terangnya.
Sementara Kepala Dikes yang baru
Gatot Gunawan SKM, M.PPM mengatakan, SK lima orang tenaga
honorer tidak pernah dia legalisir. Kemungkinan mereka bermain dengan
pihak tertentu di luar instansi yang dia pimpin. “Mereka terkadang main
langsung di BKD. Itu yang membuat kami kesulitan mengontrolnya,” ujarnya.
Seingatnya pada saat ada permintaan
pengajuan bahan untuk K1 dari BKD, dirinya hanya legalisir absensi yang
difoto kopy. “Saya pernah menanyakan absensi dan daftar gaji yang asli
kepada mereka. Namun alasannya sudah tidak ada lagi yang asli. Karena kepepet
akhirnya saya legalisir,” katanya.
Tak hanya itu, pihaknya sudah
berupaya mencari dokumen SK yang asli milik lima orang honorer Dikes, berikut
absensi dan daftar gazi, Namun tak ada satupun yang didapat. ‘’Malah akibat
ini, kami baru tahu banyak pula SPJ kegiatan di kantor yang hilang akibat,
akibat dokumen sering diacak – acak,’’tandasnya. (SM.15)
