Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Batas Dompu- Sumbawa masih Sengketa

31 Maret 2012 | Sabtu, Maret 31, 2012 WIB Last Updated 2012-03-31T03:04:08Z

Dompu, (SM).- Sengketa wilayah perbatasan antara Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa, sampai saat ini belum menemui titik penyelesaian. Kedua daerah, masih tetap bertahan dengan pendirian masing – masing.
Kabag Pemerintahan Setda Dompu M.Ali AM.Saleh BA kepada wartawan koran ini Jum’at (30/3) mengatakan, Kabupaten Sumbawa mengklaim bahwa wilayah perbatasannya dengan Dompu berada di So Mila tepi pantai selatan bagian barat. Sementara berdasarkan  riwayat sejarah dan didukung berbagai alat pendukung lainnya menyebutkan batas wilayah Kabupaten Dompu sampai di Panobu atau beberapa kilo meter lebih jauh dari So Mila. “Batas wilayah Dompu dengan sumbawa yang benar di Panobu sana. Ini berdasarkan riwayat sejarah para orang – orang terdahulu,” katanya.

Bukti lain yang menunjukan bahwa wilayah Panobu merupakan areal perbatasan Kabupaten Dompu dengan Sumbawa diantaranya penduduk yang tinggal di tempat itu adalah asli orang Dompu, bahkan nama kampung Panobu berasal dari bahasa Bima/Dompu.
Namun mantan Camat Dompu ini menyayangkan  sikap pihak Kabupaten Sumbawa yang terkesan asal mencatut wilayah Kabupaten Dompu ke dalam wilayahnya. Tentu saja, tindakan demikian sangat merugikan daerah ini. “Kami merasa sikap Pemda Sumbawa telah merugikan Kabupaten Dompu,” cetusnya.
Dia mensiyalir, ada kepentingan lain dari pemerintah kabupaten sumbawa terhadap tanah datar dan pegunungan mulai dari Panobu sampai ke So Mila. Kenapa tidak, bayangkan dari hasil penelitian pihak asing terhadap potensi sumber daya mineral seperi emas yang terkandung pada gunung tersebut cukup besar. “Inilah kepentingan yang terselubung pemerintah Kabupaten Sumbawa sehingga ingin menguasai sebagian wilayah Dompu ke dalam wilayahnya,” tandasnya.
Persoalan sengketa wilayah perbatasan kedua Kabupaten  bertetangga ini telah diserahkan sepenuhnya kepada tenaga ahli yang dibentuk oleh pihak Provinsi NTB. Dia berharap, Pemprov bersikap obyektif dan transparan di dalam melakukan kerjanya serta jangan sampai membuat kebijakan yang dapat merugikan Dompu. Sebab jika  salah mengambil keputusan, maka dapat memicu ketegangan  antara kedua wilayah. (SM.15)  
×
Berita Terbaru Update