Kota
Bima,(SM).- Rapat koordinaasi (Rakor) Gubernur NTB bersama seluruh Bupati
dan Walikota dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Propinsi dan Kabupaten
Kota, berlangsung tertutup dan dijaga super ketat oleh aparat kepolisian dan
satuan pengamanan lainnya.
Pantauan pekerja
media, rakor yang mulai dihelat pukul 08.00 pagi di ball room utama Pemkot Bima
tersebut, selain peserta rakor tidak diperkenankan memasuki lokasi tempat.
Sekitar areal kantor Walikota Bima, mulai dari jalan Soekarno Hatta (depan
kantor Pemkot) serta disekeliling kantor, telah disterilkan untuk lalulintas
umum. Sejumlah aparat secara berkelompok telah mengisolasi akses masuk di
Kantor Walikota dimaksud.
Entah apa yang
menyebabkan rakor penuh yang biasanya membahas persoalan pembangunan di setiap
daerah termasuk dalam rangka evaluasi hasil kerja tersebut begitu tertutup dan
streril untuk siapapun yang tidak berkepentingan menurut protokoler dan
kedinasan. Sejumlah sumber yang berkompoten termasuk petugas dari aparat
keamanan pun enggan berkomentar soal pengamanan yang ekstra ketat itu.
Awak media yang
hendak meliput Rakor penuh tingkat Propinsi pun dihadang aparat yang
berjaga-jaga dipintu masuk ruang rapat. “Wartawan dilarang meliput. Nanti ada
jumpa pers, “kata petugas dari aparat yang berjaga di pintu masuk ruang rapat
itu.
Melihat suasana
super ketat yang diterapkan dalam penjagaan Raakor tersebut, sepertinya
mengisyaratkan ada hal urgen yang dibicarakan. Hingga sejumlah wartawan merasa
penasaran dan dengan taktik mencuri-curi kesempatan untuk bisa masuk di ruang
rapat.
Beberapa
wartawan termasuk Harian ini pun, dengan usaha susah payah berhasil menyelinap
dalam ruang rapat. Hingga beberapa informasi dan hasil pemaparan dari sejumlah
Bupati dan Walikota bisa diakses langsung oleh awak media saat itu. Namun tidak
berselang lama, sejumlah wartawan yang tengah asyik meliput, dikejutkan
perintah untuk meninggalkan ruangan oleh Kabag Humas dan protokol Propinsi NTB.
Pada wartawan
pejabat Humas Propinsi tersebut, menjanjikan, usai Rakor akan dilangsungkan
jumpa pers. Awalnya wartawan menolak dengan mimic kecewa terhadap pelarangan
meliput tersebut. Bahkan beberapa dari wartawan, menyela Kabag Humas tersebut,
apakah bias memberikan jawaban semua terkait hasil Rakor tersebut, itupun
dijawabnya dengan gambalang ‘bisa’. Hingga akhirnya seluruh wartawan tanpa
terkecuali meninggalkan ruang rapat dan menanti dengan sabar hingga pukul 14
siang.
Rasa kecewa awak
media semakin memuncak, ketika rakor telah berakhir, sekleurh peserta rapat,
mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Kapolda serta sejumlah Bupati dan
Walikota, meninggalkan ruang rapat dan langsung menaiki mobil dinas
masing-masing menuju Bandara Sultan Salahuddin, guna bertolak ke Mataram.
Beberapa sumber saat itu, mengaku rombongan Gubernur dan Kapolda langsung
pulang, deadline pesawat tidak bisa ditoleransi.
Kabag Humas
Propinsi yang menjanjikan untuk jumpa pers pun telah meninggalkan Kota Bima,
tanpa memberitahu apa-apa pada sejumlah wartawan yang telah menunggu begitu
lama mendapatkan informasi dari sejumlah pihak. Dinamika kekecewaan begitu beragam.
Niat untuk mengkonfirmasi Kapolda seputar persoalan insiden pembakaran Kantor
Bupati Bima dan lengkapnya masalah tambang di Lambu, oleh beberapa wartawan,
berakhir dengan kekecewaan pula. Termasuk sejumlah keinginan lain untuk
konfirmasi dari sejumlah wartawan, tidak kesampaian pula. (SM.08)
