Bima, (SM).- Kegiatan lokakarya peningkatan kapasitas DPRD kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia dalam rangka desentralisasi di kawasan Senggigi, Mataram, menyedot anggaran.
Pasalnya, 40 orang anggota DPRD Kabupaten Bima dan 3 orang perwakilan Sekretariat Dewan akan menghadiri acara tersebut dengan menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) plus uang saku. Padahal, kehadiran 40 anggota DPRD dan 3 orang perwakilan dari Sekretariat Dewan tersebut diundang oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selaku penggagas kegiatan level internasional.
Sekretaris DPRD Kabupaten Bima, H. Supratman yang dikonfirmasi di kantor DPRD setempat, mengakui 40 orang anggota DPRD Kabupaten Bima dan 3 orang wakil sekretariat akan hadiri lokakarya itu. Kegiatan lokakarya tersebut akan berlangsung di sebuah penginapan di sekitar kawasan wisata pantai Senggigi, Mataram selama 4 hari yang dimulai tanggal 23 sampai 26 Pebruari 2012. “Hari Kamis ini star”, ujarnya.
Ia mengakui, per orang anggota DPRD dan perwakilan Sekretariat Dewan mendapatkan SPPD plus uang saku dalam menghadiri kegiatan dimaksud. Namun H. Supratman enggan menyebutkan nilai nominalnya per orang.
“Memang untuk biaya transportasi pulang pergi dan uang saku ditanggung oleh APBD. Selebihnya mereka (penyelenggara) yang tanggung”, akuinya.
Kegiatan serupa, kata dia, ada di 5 Provinsi se Indonesia. Salah satunya Provinsi NTB. Di NTB, lanjutnya, yang peroleh jatah ada 4 Kabupaten. Yakni Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Lombok Barat dan Lombok Utara.
Urgensinya kegiatan lokakarya itu, jelasnya, sebagai wadah shering pendapat maupun pengalaman sekaligus untuk membahas pelaksanaan fungsi legislatif, yaitu fungsi Banggar, Budget dan fungsi pengawasan. (SM.06)
