Institusi Polisi Tercoreng, Lantaran Kurang Pembinaan
Bima, (SM).- Bulan ini, beruntun institusi kepolisian di Kota Bima diguncang persoalan oleh oknum anggotanya. Selama sepekan, dua oknum polisi yang sudah berkeluarga tersebut dipergok warga lantaran berduaan dengan seorang wanita. Di Kelurahan Sadia, kasus pertama oknum polisi yang sudah berkeluarga berduaan dengan seorang remaja. Menyusul kasus kedua, seorang polisi yang sudah berkeluarga juga kepergok oleh warga setempat tengah berduaan dengan isteri orang, seorang PNS yang bekerja di RSUD Bima.
Menyoal adanya dua kasus oknum polisi yang mencoreng institusinya itu, akademisi STISIP Mbojo Bima, Arif Sukarman, MH memandang, cacatnya mentalitas oknum polisi disebabkan sejumlah faktor. Diantaranya, pola pembinaan yang dilakukan atasan untuk para calon polisi sekarang dengan masa lalu, berbeda. Jika dulu mental dan idiologinya ditanam dengan sangat kuat dan butuh waktu lama. Namun sekarang, proses perkrutannya sangat gampang.
“Wajar saja oknum polisi sekarang memiliki mental-mental yang tidak patut sekali dicontoh dan diteladani oleh masyarakat. Serta sangat kontra sekali dari misi polisi mengamankan, mengayomi dan melindungi masyarakat,” sorotnya.
Mestinya, menurut dia, dibutuhkan ketegasan seorang komandan atau pejabat yang tinggi kepada jajaran kebawah untuk membina, dalam rangka proses menunjukan profesionalisme kinerja kepolisian di daerah. Jangan sampai masyarakat melihat sikap arogansi, yang kemudian memicu lagi masalah baru.
“Kapolrest Bima Kota harus mengedepankan win-win solution. Jangan ada tebar pesona yang tidak perlu, tunjukan kinerja yang maksimal. Masyarakat sekarang beda dengan dulu, semua sudah pintar melihat dan mengkritisi,” katanya.
Proses supermasi hukum juga harus ditegakkan, transparansi pemeriksaan tidak memandang rakyat biasa dan oknum aparat dan apakah kasus pidana atau apapun, polisi harus membuktikan kepada rakyat, terlebih bagi korban, untuk melakukan pemeriksaan yang tidak tebang pilih. “Kalau caranya terkesan menutupi seperti ini, pihak korban yang dirugikan itu bagaimana. Hak hukumnya tidak diperoleh”, ungkapnya.
Kata dia, tidak ada istilah menyembunyikan kebejatan, kekurangan anggota dibawah dengan harapan institusi bersih, malah hal itu justru melahirkan opini kebobrokan institusi tersebut. “Sedikit fleksibellah, kendati anggota polisi yang diperiksa, tapi rakyat juga harus tahu. Terlebih untuk korban, sejauh mana pemeriksaan itu”, tuturnya.
Dia menambahkan, itu juga menjadi pembelajaran yang lain, jika bertindak seperti itu, maka akan ditindak sama. sebagai komparatif, dan perbandingan. “Kumbul jangan terkesan menyembunyikan keadaan ini. Bila perlu dialog juga untuk mencarikan solusi. Agar masalah tidak terulang kembali, dan polisi tetap menjadi aparat yang baik dan tidak tercela”, tambahnya. (SM.07)
