Bima,(SM).- Tahun ini, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bima belum memiliki pogram baru. Hingga ujung tahun 2012, masih meneruskan program lama yang dicanangkan pada tahun 2007 – 2011.
Kepala BP4K, Ir. Rendra Farid melalui Kepala Bidang Penyuluhan Kisman, SP mengatakan, perjanjian program dengan Bank Dunia, pelaksanaannya mulai pada tahun 2007 silam hingga 2011 dengan sasaran 60 Desa. Namun, karena terjadi pengurangan anggaran, maka kebijakan di rubah hanya melanjutkan program yang tersisa. “Karena ada pengurangan, maka sasaran desa yang mendapatkan perhatian program ini berkurang menjadi 15 Desa,” ujarnya saat ditemui, rabu kemarin.
Untuk menetapkan 15 Desa tersebut, lanjutnya, diawali dari pengajuan proposal kelompok petani dari sejumlah Desa. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi. “Nanti berdasarkan hasil verifikasi itulah, ditetapkan Desa mana saja yang berhak mendapatkannya,” katanya.
Kendati terjadi pengurangan anggaran, pihaknya masih sangat bersyukur. Karena dari Kabupaten seluruh NTB, hanya Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Bima saja yang dipercayakan untuk melanjutkan program tersebut. “Alhamudlillah kita masih dipercayakan untuk melaksanakan program yang sasarannya memberikan pengetahuan yang memadai bagi petani tersebut,” tandasnya.
Ditanya ukuran keberhasilan pelaksanaan program sejak tahun 2007 itu, Kisman membeberkan, yang menjadi indikaktornya yakni, pada komponen A, diatas 60 persen anggota organisasi petani berpartisipasi dalam pertemuan perencanaan dan sekurang-kurangnya diiukuti 30 persen wanita. 80 persen organisasi petani peserta FMA mampu mengelola keuangan dan pengadaan barang.
Kemudian, pada komponen B, 70 persen petani melaporkan memperoleh manfaat dari peningkatan keterampilan d an pelayanan penyuluhan. Pada komponen C, 60 persen paket tekhnologi BPTP pada kegiatan FMA diadopsi oleh kelompok tani melalui penilaian secara berkala. 70 persen pihak penerima tekhnologi puas terhadap pelayanan penelitian dan pengembangan.
Selanjutnya pada komponen E, pelaksanaan perundang-undangan baru (SP3K) pada tahun ke-2. Tidak lebih dari 10 persen petugas dialihtugaskan selama tahun proyek berjalan diberbagai tingkatan. Kemudian lebih dari 70 persen kegiatan FMA memenuhi persyaratan Bank Dunia dalam hal kebijakan lingkungan dan social yang aman. “Yang paling membanggakan daerah kita. Salah satu kelompok tani di Desa Nggembe Kecamatan Bolo berhasil diantar ke Istana Negara sebagai kelompok petani terbaik,” bebernya. (SM.07)
