Kota Bima,(SM).- Penetapan lahan pembangunan gardu induk Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) di Kelurahan Bonto Kecamatan Asakota, melahirkan persoalan.
Pasalnya, salah seorang pemilik lahan disekitar gardu induk, yang tanahnya
tidak masuk dalam sketsa lahan ditetapkan PT. PLN malah menuding Lurah
Rabadompu Barat melakukan nepotisme dan mementingkan lahan kerabatnya sendiri.
Saat menemui koran ini Sabtu lalu,
H. Imran warga Kelurahan Penatoi menjelaskan, dirinya memiliki lahan persawahan
seluas 28 are di sekitar lokasi pembangunan gardu induk PLTU di Kelurahan
Rabadompu Barat. Awalnya, dia di beritahu oleh Lurah setempat, jika tanahnya
itu masuk pada lokasi pembangunan gardu. Namun belakangan, ternyata lahannya
tidak dimasukan. “Dua kali saya bertemu dengan Lurah Rabadompu Barat, saya
dikasitahu lahan saya jadi dibeli untuk pembangunan PLTU. Tapi belakangan ini,
tanah saya justru tidak di akomodir,” jelasnya.
Diakuinya, lahan yang dimilikinya
masuk pada lahan yang dibutuhkan oleh PT. PLN. Dia pun sudah memasang harga
dari Rp40 juta per are hingga turun menjadi Rp35 juta per are. Sangat jauh
berbeda dengan pemilik lahan lain yang berada di sekitarnya yang menetapkan
harga diatas dari yang ditetapkannya.
Dirinya menduga, berubahnya
penetapan pemilik lahan untuk pembangunan gardu induk PLTU itu karena ulah
Lurah Rabadompu yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kerabatnya.
Dugaannya itu diperkuat, karena pemilik lahan yang sudah ditetapkan merupakan
orang Kelurahannya. “Yang dipilih itu kan semua kerabatnya dia,” tudingnya.
Kata dia, dirinya merasa khawatir
jika tanahnya tidak jadi diambil, maka selamanya tidak akan pernah laku. Karena
keberadaan PLTU itu, memiliki radiasi dan membahayakan warga atau pemilik lahan
sekitar.
Di tempat berbeda, Lurah Rabadompu
Barat, Surya Mahyudi Ridha yang ditemui tempatnya bekerja menjelaskan,
Pemerintah Kota mengeluarkan SK untuk menyiapkan lahan di Kelurahan Rabadompu
barat seluas dua hektar. Namun sketsa yang ada pada PT. PLN, lahan yang
dibutuhkan seluas 1,35 hektar. “Berdasarkan keinginan dari PT. PLN, maka
dimintalah lahan di RT01 RW01 Kelurahan Rabadompu Barat,” ujarnya.
Menindaklanjuti keinginan PT. PLN
tersebut, lanjutnya, maka upaya koordinasi dengan pemilik lahan dilakukan.
Awalnya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima, koordinasi
kedua dilakukan oleh PLN sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan yang
difasilitasi oleh Camat Rasane Timur. “Dari tiga kali pertemuan tersebut,
hingga kini belum ada kesimpulan. Baik pemilik lahan maupun harga tanah yang
diinginkan,” bebernya.
Diakuinya, dari lima pemilk lahan
yang masuk dalam sketsa PLN tersebut, tiga orang pemilik lahan untuk
pembangunan gardu induk, masing-masingH. Fahrudin Hakim memilik lahan paling
besar, I’in mardiana dan Rusdin. Kemudian dua pemilik lahan yang akan digunakan
untuk akses jalan, masing-masing Drs. H. Syamsudin dan Hj. Igi H. Muhammad.
“Dari sketsa yang ditetapkan oleh PLN, tanah milik H. Imran tidak masuk,”
bebernya.
Dan kini, persoalannya terkendala
dengan maslaah pembebasan lahan. Dari tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah
(Sekda) Kota Bima, tanah akan dibayar dengan harga kewajaran sebanyak Rp20 juta
per are. Namun oleh lima orang pemilik lahan, meminta agar tanah mereka dibayar
diatas Rp50 juta per are. “Hingga kini belum ada kesepakatan harga,” terangnya.
Kemudian oleh PLN, jika saja masalah
pembebasan lahan terganggu dengan masalah harga, maka PLN berencana melirik
tanah yang berada di sebelah selatannya, yang dimiliki oleh H. Imran, H. Ruslin
dan H. Murtada. “Keinginan PLN untuk beralih inilah yang kemudian saya kabarkan
pada H. Imran, jika nanti terbentur masalah harga, maka PLN akan mengambil
tanah milik H. Imran, H. Rusli dan H. Murtada,” jelasnya.
Tetapi, dilanjutkannya, hingga kini
belum ada kesimpulan akhir. Baik lahan mana yang jadi diambil, dan harga berapa
yang mestinya di sepakati. “Semuanya masih diupayakan dengan melakukan
pertemuan dengan pemilik lahan,” katanya.
Mengenai tudingan H. Imran, Lurah
muda itu membantahnya. Kendati dia mengaku, lima orang pemilik lahan itu warga
Rabadompu, tapi bukan berarti penetapan atas keinginan darinya. Melainkan
keinginan dari PT. PLN. (SM.07)
