Bima, (SM).- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bima menyampaikan Rekapitulasi Pencapaian Pelaksanaan Perekaman dan Pemotretan (e-KTP) di seluruh wilayah Kabupaten Bima posisi tanggal 16 Januari 2012.
Kepala Dinas Dukcapil Drs. Sirajuddin AP, MM mengatakan, target perangkat e-KTP yang didistribusikan ke-18 kecamatan se-Kabupaten Bima berjumlah 38 set standar. Masing-masing kecamatan mendapat dua set standar. Sedangkan untuk Kecamatan Sape mendapat 1 set pinjaman tambahan. Sehingga total perangkat e-KTP yang didistribusikan berjumlah 39 set atau mencapai 92,31 persen.
Untuk instalasi perangkat e-KTP yang pengaturan (setting), pemutakhiran, pengujian aplikasi dan layanan sudah dilaksanakan di seluruh kecamatan kecuali pada Kecamatan Tambora. "Pada item pengujian aplikasi tidak bisa dilaksanakan di Tambora karena kendala jaringan”, ujarnya, Sabtu, (21/1).
Diakuinya, sarana dan prasarana pendukung operasional e-KTP di seluruh kecamatan di Kabupaten Bima terdiri dari Ruang Layanan, Jaringan Komunikasi, Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah dan SDM DAMTEK, semuanya tersedia lengkap. Sementara itu, data yang terekam dalam e-KTP sebanyak 200.215 jiwa dari 356.685 jumlah penduduk wajib KTP atau 56 persen. “Bila mengacu kepada data Wajib KTP yang dikeluarkan Kemendagri 313.317 jiwa, maka capaian perekaman/pemotretan di Kabupaten Bima mencapai 70 persen”, terangnya.
Dari data pemotretan itu, Kecamatan Bolo berada posisi tertinggi dengan wajib KTP 35.420 data yang terekam sebanyak 23.639 atau 67 persen. Posisi kedua Ambalawi wajib KTP 15.188 data yang terekam sebanyak 9.910 atau 65 persen. Sedangkan pada posisi ketiga Kecamatan Soromandi, wajib KTP 10.370 data yang terekam sebanyak 6.496 atau 63 persen. Kemudian disusul Belo, Wera dan Sanggar (62 persen), Lambitu (61 persen), sedangkan capaian beberapa kecamatan lainnya berada pada rentang 46-61 persen. “Sehingga secara keseluruhan, cakupan perekaman KTP elektronik (e-KTP) di Kabupaten Bima mencapai 56 persen. Jumlah ini merupakan yang tertinggi dari empat Kabupaten dan Kota di NTB yang melaksanakan kegiatan e-KTP”, bebernya.
Dia melanjutkan, sekitar 30 lebih persen warga yang belum melakukan perekaman, karena sedang disibukkan dengan kegiatan pertanian di sawah dan ladang. Alasan lainnya adalah di Kabupaten Bima sering terjadi pemadaman listrik sehingga mempengaruhi jalannya perekaman e-KTP. “
Untuk menanggulangi masalah tersebut, pihaknya terus mendorong aparat desa dan kecamatan untuk meningkatkan mobilisasi warga agar melakukan perekaman. Tetapi masalah listrik diluar kontrolnya. “Kami juga mendorong Pemerintah Kecamatan agar mengarahkan masyarakat untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat pemotretan”, urainya.
Sedangkan pada kecamatan yang kondisi geografisnya relatif jauh, seperti beberapa desa di Kecamatan Langgudu, Sanggar dan Tambora, akan menggunakan prinsip jemput bola. "Untuk perekaman data KTP elektronik di desa-desa terisolir, Dinas Dukcapil menggunakan dua unit perangkat perekaman mobile dengan dua unit mobil, satu unit merupakan bantuan Kemendagri dan dan satu unit berasal dari APBD Kabupaten Bima”, tambahnya. (SM.07)
