Bima, (SM).-
Aksi tolak tambang di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, Kamis (26/1)
yang berujung pada pengerusakan dan pembakaran, diakui bukan dilakukan massa yang tergabung dalam
Front Rakyat Anti Tambang (FRAT).
Juru bicara
FRAT, Mulyadin menegaskan, pelaku pengerusakan dan pembakaran kantor Pemkab
Bima tersebut bukan dari FRAT. Karena, pihaknya tidak pernah menginstruksikan
untuk melakukan tindakan anarkis. "Aksi yang kami gelar itu aksi damai.
Berulang kali kami mengingatkan dengan pengeras suara, bahwa kami menggelar
aksi damai, bukan anarkis. Jadi kami tidak pernah mengeluarkan perintah untuk
merusak dan membakar kantor itu,” tegasnya saat dihubungi via celuller Senin
kemarin.
Kata dia, dalam
aksi itu, pihaknya tidak menjalankan sikap yang melanggar penyampaian aspirasi
di depan umum. Karena berulang kali pihaknya mengingatkan massa untuk tetap damai dalam menyampaikan
tuntutan. Bahkan tersiar kabar ada kontak fisik warga dengan polisi saat aksi,
Mulyadin mengaku tidak tahu.
Menyoal
instruksi Kapolda NTB agar warga Lambu yang keluar LP Bima segera menyerahkan
diri, dirinya meminta agar dicarikan solusinya. Agar tidak melahirkan konflik
baru antara warga dengan pemerintah dan Polisi. "Polisi bisa saja meminta
warga serahkan diri. Namun, siapa yang menjamin semuanya akan baik-baik saja.
Penyerahan diri warga Lambu itu dinilai bukan solusi yang tepat,” tambahnya. (SM.07)
