Bima,
(SM).- Aksi Solidaritas Kerukunan Keluarga Pelajar Mahasiswa Bima Sape
(KKPMBS) yang menolak SK 188 tentang izin pertambangan emas di Kecamatan Sape
dan Lambu, belangsung di depan kantor Camat Sape mulai pukul 10.00 Wita sampai
pukul 11.00 wita.
Liputan Suara
Mandiri, para mahasiswa yang melakukan aksi solidaritas dimulai dari Desa NaE
menuju kantor Camat Sape menggunakan mobil pick up. Setelah tiba, massa KKPMBS melakukan
orasi yang meminta Camat Sape mencabut SK 188 sesuai komitmen awalnya yang
mengaku tetap bersama rakyat.
Dalam aksinya
mereka tidak melakukan tindakan anarkis dan mereka mendesak Camat Sape Yuwaid
S.Sos dan Kepala Desa se Kecamatan Sape untuk menanda tangani
secara bersama-sama tentang akte penolakan tambang di Sape dan Lambu.
Keinginan mahasiswa terhadap Camat Sape untuk ikut menandatangani penolakan
tambang tersebut akhirnya terlaksana. Setelah berbagai pertimbangan, Camat Sape
Yuwaid S.Sos akhirnya menandatangani akte bersama penolakan tambang. Setelah
keinginan mahasiswa terpenuhi, akhirnya masa aksi sekitar 30 orang membubakar
diri secara teratur.
Koordinator
Lapangan, Ridwan dalam orasinya meminta pada Camat Sape untuk mencabut SK 188.
Kehadiran tambang bukan membawa kesejahteraan masayarakat tetapi membawa
bencana bagi masayarakat. Berdasarkan hasil studi banding di Jawa Tengah,
Jawa Timur, Sumbawa dan Bangka Belitung serta tambang-tambang emas di Indonesia
tidak pernah memberikan kesejahteraan bagi masayarakat. Yang untung hanya orang
asing dan elit politik bersama eksekutif. Contoh, Lapindo sudah tenggelam. Itu
akibat tambang, masyarakat yang dijadikan korban.
Hal senada
juga dikatakana Haryadin, mahasiswa STKIP Bima, Camat Sape harus konsisten
dengan pernyataanya untuk menolak tambang emas di Sape dan Lambu. “Untuk itu
kami minta camat membuat pernyataan secara tertulis karena kami khawatir Camat
disetir oleh Bupati”, ujarnya.
Camat Sape,
Yuwaid yang ditemui wartawan di ruang keranya mengatakan’ dirinya menanda
tangani penolakan tambang di atas secarik kertas putih yang dibuat mahasiswa,
karena itu merupakan aspirasi masyarakat yang harus dipenuhi dirinya, kalau
tidak, hal itu bisa menciptakan instabilitas di Kecamatan Sape.
“Saya tidak
ingin Sape terjadi seperti di Kecamatan Lambu. Cukup di Lambu saja yang terjadi
pembakaran dan tindakan anarkis. Sekali lagi saya harap pada massa aksi untuk tidak melakukan tindakan
anarkis”, jelasnya.
Masih menurut
Camat, aspirasi masyarakat dan mahasiswa untuk mencabut SK 188, sudah
disampaikan pihaknya pada Bupati. Begitu juga keinginannya untuk berdialog
langsung dengan Bupati, sudah disampaikan. Namun hal itu belum terlaksana belum
ada waktu, sebab Bupati masih banyak tamu dari Jakarta.
Putera kelahiran Sape ini
mengharapkan pada masyarakat terutama pada masyarakat Sape untuk tidak
mengganggu pelayanan dan arus lalulintas. “Mereka juga sudah janji tidak akan
melakukan aksi demonstrasi lagi karena keinginannya sudah terpenuhi”, urainya. (SM.13)
