Dompu, (SM).- Rencana Bupati Dompu yang menolak penambahan jumlah PNS melalui rekrutmen CPNS mulai tahun depan memunculkan reaksi beragam dari elemen masyarakat Dompu. Di kalangan DPRD saja, muncul sikap pro dan kontra, demikian juga dari sejumlah elemen masyarakat lainnya.
Anggota DPRD Dompu, Ir.Taha yang dimintai komentarnya seputar persoalan itu, Rabu (1/12) menyambut gembira kibijakan yang ditempuh pemerintah sekarang. Malah wakil rakyat duta PDIP tersebut menganggap kebijakan itu sebagai langkah yang cerdas dan berani. “Kami siap mendukung kebijakan yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah sebelumnya”, ujar Taha.
Ia menyadari bahwa selama ini APBD Kabupaten Dompu yang diperoleh melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan ‘jatah’ dari pemerintah pusat lebih banyak dihabiskan untuk belanja aparatur, seperti pembayaran gaji pegawai dan belanja tidak langsung lainnya. Jika PNS di Dompu tiap tahunnya terus bertambah, otomatis akan semakin membebani APBD yang cenderung stagnan. “Kami sangat dukung kebijakan bupati yang tidak lagi mengangkat pegawai baru. Ini kebijakan yang cerdas dan berani”, pujinya.
Dukungan yang sama datang dari Direktur Eksekutif YP2MD, Ir.Muttakun. Saat ditemui di kantor DPRD Dompu kemarin, pria berkacamata tersebut secara gamblang menyatakan dukungannya atas sikap tegas bupati. Karena kenyataannya selama ini, sebagian besar dana APBD diserap untuk belanja aparatur yang mencapai nilai 70 persen. Sehingga hanya sedikit tersisa untuk mendukung program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat banyak. Apa lagi saat ini di Dompu telah terjadi kelebihan pegawai hingga mencapai 2.000 orang.
“Kami sangat dukung upaya pemerintah yang tidak ingin menambah jumlah PNS”, tegas Muttakun sembari berharap pemerintah segera mencari solusi terbaik membuka lepangan kerja pada sektor lain agar bisa menampung tenaga kerja intelektual yang tiap tahun bertambah.
Sementara itu, anggota DPRD Dompu lainnya, Abdul Fakah menilai kebijakan yang ditempuh bupati tersebut cukup keliru. Ia lebih melihat pada bagaimana pemerintah mampu mengakomodir lulusan sarjana putra daerah yang tiap tahun menumpuk. Cara pemerintah sekarang yang menutup peluang bagi warganya untuk mendapat pekerjaan sebagai PNS dikuatirkan akan menimbulkan dampak negatif akibat semakin banyaknya penggangguran intelektual. “Keliru bupati jika tidak lagi buka peluang penerimaan CPNS. Akan dikemanakan tamatan sarjana yang kian banyak”, sesal wakil rakyat duta Partai Golkar tersebut.
Meskipun dipahami kebijakan itu terkait keinginan pihak eksekutif yang hendak menekan penggunaan APBD yang selama labih banyak digunakan untuk belanja aparatur. Apa lagi menambah jumlah pegawai yang berarti akan semakin membebani APBD. Namun ia menyarankan agar duet pemerintahan Drs.H.Bambang M.Yasin – Ir.H.Syamsuddin MM (Bang-Syam) segera mencari solusi yang tidak akan menyakiti hati rakyat. Misalnya dengan mempersiapkan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tanaga kerja.
Beberapa warga Dompu yang dimintai komentarnya juga sangat menyesalkan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah sekarang. Sebab bagaimanapun di Dompu saat ini masih sangat kekurangan lapangan pekerjaan. Tidak lagi mengangkat pegawai baru bukan satu-satunya cara untuk menekan penggunaan APBD. Sebab masih ada cara lain, seperti segera melakukan perampingan struktur organisasi perangkat daerah yang saat ini sangat gemuk juga merupakan solusi yang tepat, ketimbang menutup peluang masyarakat untuk bekerja di pemerintahan.
Mereka menilai, jika kebijakan itu tidak dibarengi dengan menemukan solusi yang baik, bisa berakibat fatal hingga mengancam stabilitas daerah. Apa lagi para orang tua telah susah payah menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk menyekolahkan anaknya hingga jenjang pendidikan S1 bahkan S2.
“Percuma kami habiskan biaya yang banyak untuk menyekolahkan anak kami jauh-jauh bila pemerintah tidak buka lapangan pekerjaan melalui PNS”, sesal Amiruddin yang mengaku putranya kuliah di Jawa. (SM.14)
