Kota Bima, (SM).- Pencairan dana bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Kota Bima diakui bebas potongan. Hal tersebut diakui Kabid UKS Dinas Sosial Kota Bima didampingi TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).
“Tidak ada potongan apapun di Dinas Sosial sebagaimana yang diisukan tersebut,” tepis Kabid UKS Syafruddin yang didampingi TKSK, Rosdiana, saat dikonfirmasi koran ini beberapa hari lalu.
Rosdiana menegaskan, pencairan dana KUBe tersebut dilakukan oleh masing-masing kelompok di Bank BPD NTB cabang Bima. Karena dana bantuan yang bersumber dari APBN tersebut ditransfer oleh pemerintah melalui rekening kelompok. “Pihak dinas hanya memberikan rekomendasi untuk pencairan saja. Karena tanpa rekomendasi dari Dinas, pencairan dana tidak bisa dilakukan oleh kelompok,” tegasnya.
Disinggung isu pemotongan terjadi pada saat kelompok melakukan pencairan di bank dengan dalih pemotongan sebagai biaya ganti pembuatan proposal, biaya administrasi maupun biaya pembuatan SPJ, Syafruddin menepisnya. “Intinya tidak ada pemotongan,” timpalnya.
Tahun anggaran 2010 ini, Dinas Sosial Kota Bima menerima alokasi dana bantuan KUBe Fakir Miskin untuk 15 kelompok yang bersumber dari APBN. Per kelompok mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp20 juta.
Alokasi dana bantuan tersebut, aku Muhidin, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), telah direalisasikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Ada dua pos yang dialokasikan kepada bakulan dan kios.
Kata Muhidin, per orang penerima bantuan untuk penambah modal usaha bakulan dan kios masing-masing diberikan uang tunai dalam bentuk utuh senilai Rp1 juta. “Sudah kita berikan pada saat itu juga,” akunya di tempat yang sama.
Soal pembuatan proposal dan SPJ, sambung Rosdiana, dilakukan oleh pihaknya. Hal itu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. “Memang kita yang melakukan hal itu,” akunya. “Tidak ada dana yang kita potong, walaupun kita yang kerjakannya,” lanjutnya. (SM.06)
