Dompu, (SM).- Persoalan yang dihadapi PT PLN yang sampai saat ini belum mampu menyediakan pelayanan terbaik bagi pelangggan, rupanya lebih diakibatkan kondisi mesin pembangkit yang usianya sudah tua dan waktunya untuk dilakukan peremajaan. Perusahaan negara ini terpaksa melakukan pemadaman bergilir hingga dua kali dalam satu pekan untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Selain itu banyak gangguan alam yang menyebabkan terjadinya pemadaman di luar jadwal hingga belasan kali sehari”, jelas Pimpinan PT (persero) PLN Ranting Dompu, Burhanuddin saat mengikuti dialog di ruang rapat Komisi DPRD Dompu, Kamis (16/12).
Dalam kegiatan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Ilham Yahyu,SPd yang juga dihadiri Asisten Administrasi Pembangunan, dan Kabag Umum Setda Dompu, merupakan kelanjutan tuntutan dari Gerakan bersama Pemuda dan Mahasiswa Dompu (GEBPMAD) yang menggelar aksi demo hingga melampar Kantor PLN, Selasa lalu.
Di tempat itu, sejumlah anggota GEBPMAD yang dikoordinir Irfan, juga mempertanyakan menyangkut penarikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dinilai hanya semakin memberatkan pelanggan. Padahal hanya sebagian kecil pelanggan di dalam kota yang menikmati fasilitas tersebut. Sedangkan masyarakat pedesaan tidak menikmati, meskipun ikut membayar pajak. Agenda lain yang diusul dalam pertemuan tersebut, yakni menyangkut normalisasi sungai di Desa Wawonduru dan sekitarnya yang selama ini terus dilanda banjir.
Lebih lanjut Burhanuddin menanggpi persoalan yang ada dalam tubuh PLN, berjanji dalam waktu dua bulan kedepan perusahaannya tidak lagi menerapkan sistem pemadaman bergilir. Mestinya pada akhir tahun ini pelanggan sudah menikmati listrik tanpa pemadaman bergilir. Namun akibat adanya persoalan teknis internal PLN, hal itu belum dapat diwujudkan segera sesuai harapan pelanggan.
“Proses tender untuk pengadaan mesin baru sebenarnya sudah selesai. Namun prosesnya harus diulang akibat pengadaan sebelumnya ternyata yang didatangkan berupa mesin bekas”, jelasnya.
Sementara itu menyangkut PPJ, pihaknya hanya membantu Pemkab Dompu untuk memungut pajak yang nilai keseluruhannya mencapai Rp.100 juta/bulan dari pelanggan.
Menanggapi hal itu, Kabag Umum Setda Dompu, M.Amin S.Sos menjelaskan, pihaknya selama ini tidak memiliki dana khusus untuk mengganti dan memperbaiki fasilitas lampu jalan yang sudah rusak. Selama dua tahun ia mengajukan RKA untuk dianggarkan lewat APBD, namun akibat minimnya dana, usulan tersebut tidak disetujui. Tapi pada anggaran tahun 2011 ini ia berharap RKA yang diajukan tidak dicoret lagi.
“Kami bukan tidak ingin memperbaiki fasilitas penerangan jalan, namun anggarannya tidak ada. Malahan saat saya ditunjuk pertama jadi Kabag Umum, saya mengutang puluhan bola listrik dan perlengkapan lainnya di salah satu toko di Dompu”, ungkapnya.
Dua wakil rakyat, masing-masing Hj Nurlaela Kaherunnisa SE dan Drs. AW Sayfruddin yang turut hadir pada saat dialog, juga ikut prihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat saat ini. Kata Nurlaela, berapa banyak alat elektronik milik warga yang jadi korban akibat terjadinya pemadaman yang berlangsung hingga belasan kali tiap hari.
“Kami tidak ingin ada alasan lagi bagi PLN. Pokoknya upayakan segera agar tidak terjadi lagi pemadaman bergilir”, tegas wanita yang juga merupakan isteri Wabup Dompu itu. (SM.14)