Bima, (SM).- Program Keserasian Sosial (PKS) yang tengah dilaksanakan di Desa Renda Kecamatan Belo, disorot warga setempat. Informasinya, untuk program tersebut, dana yang akan dihabiskan sebesar Rp 129 juta.
Warga Renda, Arifudin mengatakan, kegiatan PKS hanya bersifat monumental dan tidak ada yang bisa diharapkan dari program itu. Anggaran program PKS hanya menambah konflik, bukan mengatasi konflik, sebab dana sebesar Rp 129 juta akan habis hanya untuk membangun talud dan rabat gang saja.
“Sasaran dari program itu hanya memperbaiki lingkungan, padahal yang berkonflik adalah manusia. Jadi tidak nyambung dengan tujuan program yang sebenarnya”, ujar Arifuddin dengan nada kesal.
Kata dia, dengan bentuk program PKS itu, apa yang akan diharapkan untuk kedepan. “Saya menilai program PKS hanya sebuah pembangunan yang bersifat monumental, yang akan menghabiskan anggaran saja. Kenapa tidak digunakan untuk merubah perilaku masyarakat yang sering konflik, walaupun tidak dalam waktu singkat. Akan tetapi, akan dirasakan di masa yang akan datang”, jelas Arifudin kepada SM di Renda, baru-baru ini.
Selain itu, program PKS juga hanya membuat eforia para pengurus dengan pengelolaan anggaran yang banyak. Saat sekarang, pengurus PKS Desa Renda dengan anggaran yang ada sudah melaksanakan pembangunan talud sepanjang 13 meter di sisi Barat dan Selatan jembatan ekonomi Desa Renda, termasuk menimbun ruas gang sepanjang 20 meter di RT 09.
“Karenanya masyarakat juga tanda tanya, kenapa manajemen tertutup yang digunakan. Mestinya pengurus transparan dalam pengelolaan keuangan program tersebut”, sorotnya.
Lanjutnya, program PKS harusnya untuk rehabilitasi maupun santunan bagi keluarga korban konflik. Di Desa Renda ada sebanyak 4 orang meninggal akibat terkena tembakan dan ada 7 orang cacat seumur hidup. Warga tersebut harus menjadi perhatian, minimal dari dana yang ada mestinya ada alokasi untuk warga yang sudah jadi korban. “Masa pengurus menghabiskan dana sebanyak Rp 8 juta untuk proposal dan transportasi Mataram-Bima guna menjemput program dimaksud”, herannya.
Sekretaris Pelaksana Program, Rusdin yang dikonformasi mengatakan, sesuai proposal dan Juklak/Juknis yang ada, PKS memang mempogramkan pembangunan lingkungan, sedangkan alokasi untuk para korban akibat konflik tidak ada. Dan manajemen yang diterapkan adalah menajemen terbuka, dalam pelaksanaan pun tidak ada yang ditutup-tutupi terutama penggunaan uang.
“Kami pakai manajemen terbuka, jadi tidak benar kalau dikatakan manajemen tertutup”, bantah Rusdin, Selasa lalu. (SM.12)
